Golkar Buka Peluang 'Pendamping' RK di Pilkada Jakarta dari PKS

Sejumlah nama berpotensi menjadi pendamping Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Partai Golkar pun terbuka soal usulan nama cawagub RK dari luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau KIM Plus, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diusungnya Ridwan Kamil pada Pilgub DKI Jakarta diklaim Partai Golkar dapat mendapat persetujuan dari partai-partai yang tergabung dalam KIM. Namun, pencalonan RK sebagai bakal cagub masih akan diputuskan dahulu di internal KIM sekaligus KIM Plus sebelum membicarakan sosok bakal cawagubnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya masih memegang surat rekomendasi kepada Jusuf Hamka untuk menjadi cawagub di Pilkada Jakarta. Di samping itu, muncul usulan nama-nama dari partai KIM. Salah satunya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Pihaknya juga terbuka soal usulan nama cawagub dari luar KIM atau KIM Plus yang kabarnya turut diusulkan PKS. "Kami membuka diri kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya, nah kami lebih menyerahkanlah kepada partai-partai politik yang lain, terutama yang ada di Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Demokrat, PAN," kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, baru-baru ini.

"Terus tadi kalau misalnya ada yang bergabung, kami menerima saja siapa yang menjadi kesepakatan dari pimpinan partai politik yang nanti mengusung Ridwan Kamil untuk menjadi wakilnya. Kami terbuka siapa saja, dari partai mana saja," lanjutnya. 
 

Baca juga: Rencana PKS Tinggalkan Anies Dinilai Berisiko

PKS sejauh ini masih berkomitmen untuk mengusung duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Namun, PKS akan mempertimbangkan opsi lain dengan membuka kkomunikasi dengan semua pihak, termasuk KIM.

"Semua sedang berproses kita lihat saja nanti, tetapi lagi-lagi kami sejak awal keputusan itu belum diubah. Tapi kalau ada perubahan nanti kita akan umumkan," ujar jubir PKS Muhammad Iqbal.

Majunya Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilgub Jakarta menimbulkan narasi melawan kotak kosong. Peluang menang lebih besar dan hal ini menimbulkan kompetisi yang tidak seimbang, sehingga berbahaya bagi demokrasi.

"Kalau ada kotak kosong yang dibuat seolah-olah tidak ada calon kan enggak gitu. Calonnya ada, cuma partai politik bersekongkol untuk tidak meloloskan calon-calon yang punya elektabilitas tinggi ini karena berpengaruh misalnya ke politik di 2029 nanti atau atau berpengaruh kepada politik lokal di sana atau ada permainan-permainan lain," ungkap pengamat politik Hendri Satrio.

Akhir Agustus ini menjadi tenggat waktu bagi partai politik untuk mengusung paslon di Pilkada Jakarta. Praktis, tinggal PDIP yang hingga saat ini dinilai masih gamang menentukan sikap meski separuh tiket dengan 15 kursi di Jakarta.