Editorial Malam: Anies Imin Berlayar Taklukkan Ombak

Dikawal puluhan ribu massa pendukung, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mendaftarkan pencalonan pada hari pertama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10/2023). 

Pasangan yang didukung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera ini berhasil meyakinkan publik bahwa merekalah partai yang paling siap untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. 

Padahal, sebelumnya pasangan AMIN disebut-sebut bakal gagal mendaftar karena terganjal kasus hukum. Bahkan, seorang peneliti survei berani bertaruh mobil mewah bahwa Anies Baswedan pasca-deklarasi oleh Partai NasDem tidak bakal tiket pencapresan karena berdasarkan kalkulasi politik, hukum, dan sebagainya. 

Bagi pasangan AMIN jalan menuju kontestasi tidak mudah. Perjalanan penuh kelok dan onak duri dilampaui hingga masa pendaftaran ke KPU. Mulai kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, baik Anies Baswedan atau pun Muhaimin Iskandar diperiksa dalam kasus yang diduga terkait pada jabatan sebelumnya, yakni Gubernur DKI dan Menteri Ketenakerjaan dan Transmigrasi. 

Tak hanya itu, penghadangan masa sosialisasi AMIN pun banyak menghadapi kendala. Perizinan gedung atau lapangan tiba-tiba dicabut pada satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan alasan gedung atau fasilitas milik pemerintah tak boleh untuk kegiatan politik, padahal relawan bacapres lain boleh menggunakan, seperti di Bandung, Bekasi, dan daerah lainnya. 

Penghadangan terhadap AMIN juga tak kalah maraknya di media sosial. Dengan berbagai meme, Anies Baswedan disebutkan sebagai "bapak politik identitas", koruptor, dan sebagainya. Namun, berbagai penghadangan itu tak menyurutkan masyarakat untuk mendukung kegiatan yang dilakukan AMIN, seperti di Makassar, Malang, dan Sidoarjo. Justru utaaan orang tumpah ruah bersama AMIN. 

Berbagai penghadangan itu terasa aneh jika dilihat dari hasil survei di hampir semua lembaga yang menempatkan AMIN pada posisi buncit. Seolah ada yang ditakutkan dengan pasangan tersebut. Seiring dengan kontestasi yang bakal sengit, terlebih Presiden Joko Widodo menegaskan akan cawe-cawe untuk menentukan penggantinya demi melanjutkan program kerja pemerintahannya, tentu tidak mudah bagi AMIN untuk melenggang. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial karena meloloskan calon presiden dan calon wakil presiden meski belum bersuia 40 tahun asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah diduga bagian dari operasi politik untuk mengegolkan putera sulung Presiden Jokowi yang menjabat Wali KOta Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon pendamping Prabowo Subianto. 

Kini, setelah AMIN dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftar ke KPU, tinggal bacapres Prabowo Subianto masih galau untuk mencari pendampingnya. Meski Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan segala persyaratan untuk mendaftar, nama Gibran tetap menguat, bahkan makin menguat sebagai bacapres Prabowo.

Setiap kompetisi akan ada pihak-pihak tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan. Masa kampanye yang singkat sebanyak sebanyak 75 hari ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya berpotensi terjadi pelanggaran. 

Oleh karena itu, kita berharap penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bertindak profesional, netral, dan bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Wasit jangan ikut bertanding. Jika wasit ikut bertanding, bukan pertandingan yang bakal terjadi, melainkan tawuran. Tentu bahaya ta...