NEWSTICKER

Ongkos Politik Picu Korupsi, KPK: Mayoritas LHKPN Cakada Minim Biaya Kampanye

22 September 2022 12:35

KPK menemukan bahwa tingginya ongkos politik diduga penyebab oknum pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Hasil studi KPK berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Kepala Daerah (Cakada) menyatakan harta rata-rata Cakada tidak mencukupi untuk mendanai biaya kampanye dan Pilkada. 

"Dari hasil survei, didapati harta rata-rata kas mereka tidak mencukupi untuk mendanai biaya kampanye dan Pilkada, dan beberapa pasangan hartanya kurang dari syarat yang dibutuhkan, sehingga menimbulkan pertanyaan," ujar Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding kepada Metro TV, Kamis (22/9/2022).  

Ipi menambahkan, bahwa sebagian besar Cakada mendapatkan sponsor untuk mendanai Pilkadanya. Sponsor tersebut mayoritas berasal dari pengusaha. Pasalnya, untuk menjadi walikota dan bupati dibutuhkan biaya sebesar Rp20 miliar-Rp30 miliar. Sedangkan, untuk menjadi seorang gubernur berkisar sebesar Rp100 miliar. 

"Hasil survei di atas 70% menunjukkan, bahwa Pilkada 2017 Cakada mengaku untuk mendanai Pilkadanya didukung oleh sponsor atau ada pihak yang menjadi donatur," tutur Ipi.