Pemerintah akan Evaluasi Keberadaan Ponpes Al-Zaytun

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat terkait dugaan ajaran sesat. Pemerintah tidak ingin nasib para santri menjadi tidak jelas.

Salah satunya dengan mengevaluasi tata administrasi Ponpes Al-Zaytun, seperti memeriksa penyelenggaraan proses belajar mengajar di dalam ponpes, mengevaluasi kurikulum, serta melihat konten pengajarannya. Hal ini dilakukan agar hak belajar bagi para santri Ponpes Al-Zaytun bisa terus berjalan. 

"Kami akan evaluasi secara administratif ya. Evaluasinya itu melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Dengan demikian hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan," kata Mahfud, Jumat, 30 Juli 2023.

Mahfud menyebut Ponpes Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Namun pihak yang melakukan berbagai pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas. Sesuai dengan laporan dan informasi konkret mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat 

"Al-Zaytun itu ada aspek hukum pidana. Aspek hukum pidana tentu akan ditangani Polri dan  tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, ya iya. Kalau tidak ya tidak. Jangan laporan
ditampung lalu ada hambatan sana sini jadi tidak jalan," kata dia.

Pemerintah sedang menyelidiki jejak aliran dana di rekening pribadi milik Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang dengan menggunakan sejumlah instrumen yang dimiliki oleh negara. Panji Gumilang diketahui memiliki 256 rekening aktif, atau jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan rekening milik Yayasan Pendidikan Islam pengelola Ponpes Al-Zaytun yang hanya memiliki 30 rekening aktif.