Warga Mengeluh Kebisingan Lapangan Padel, Pramono Ancam Tindak Tegas

Tren olahraga padel yang mulai populer sejak 2024 dan semakin menjamur pada 2025, kini memicu polemik di tengah masyarakat. Sejumlah warga yang bermukim di kawasan Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan kebisingan luar biasa yang bersumber dari operasional lapangan padel yang berdiri tepat di sebelah rumah mereka.

Keluhan ini muncul setelah aktivitas di lapangan tersebut dinilai mengganggu ketenangan warga dari pagi hingga larut malam. Berdasarkan rekaman video yang viral di media sosial, suara hantaman bola dan teriakan para pemain terdengar jelas hingga ke area pekarangan dan dalam rumah warga.

Warga mengaku telah menempuh berbagai jalur formal untuk menyelesaikan masalah ini, mulai dari laporan melalui aplikasi JAKI, media sosial, hingga menghubungi layanan polisi 110. Meski mediasi sempat dilakukan pada 31 Januari 2026 antara warga dan perwakilan pemilik usaha, solusi yang diharapkan belum sepenuhnya terealisasi.

"Tuntutan kami ada dua, pertama pemasangan soundproofing dan penghentian operasional sementara selama masa pemasangan peredam suara hingga efektivitasnya terbukti," jelas salah satu perwakilan warga, Idham Rahmanarto.
 

Baca juga: Pramono Ultimatum Lapangan Padel Bandel: Kami Tindak!

Namun, hingga memasuki awal bulan puasa, warga merasa belum ada perbaikan yang signifikan. Walaupun operasional sempat terhenti selama dua hari terakhir, warga masih merasa khawatir akan efektivitas soundproofing yang dijanjikan. 

"Soundproofing belum membuktikan akan efektif, jadi kami sampaikan kalau sampai tidak efektif tentu kami akan mengeluhkan lagi," ujar Firya.

Menanggapi konflik ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan segera turun tangan. Pada pekan depan, seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait perizinan lapangan padel akan diundang untuk memberikan presentasi dan penjelasan detail mengenai operasional usaha tersebut.

"Bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas," tegas Gubernur Jakarta, Pramono Anung.