Menkomdigi Meutya Hafid Belum Berencana Blokir Gim Roblox

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah belum berencana untuk memblokir gim Roblox. Meutya mengatakan keberadaan game Roblox kini masih dalam evaluasi Komdigi.

"Belum ada rencana. Enggak ada. Belum ada rencana sampai nanti ada apa namanya? Kita lihat, kita evaluasi melalui dijen ruang pengawasan digital yang terus memantau," kata Meutya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengimbau agar anak-anak tidak memainkan game dalam platform Roblox karena ini dinilai mengandung unsur yang membahayakan bagi perkembangan psikologis anak.  Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang juga setuju supaya akses game online sejenis Roblox itu dibatasi karena dinilai tidak mendidik untuk anak-anak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut anak-anak belum mampu membedakan realitas dengan fiksi sehingga mereka cenderung meniru adegan-adegan dalam game termasuk aksi kekerasan yang banyak ditemukan dalam game Roblox.
 

Baca: Pemerintah akan Evaluasi Gim Online yang Mengandung Unsur Kekerasan

Adapun, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno setuju pembatasan game Roblox Karena dinilai tak mendidik untuk anak-anak. Soeparno juga menyatakan pembatasan game Roblox perlu dilakukan agar tak semua kalangan bisa memainkan permainan tersebut.

"Tapi memang di sini harus diberikan pembatasan itu agak ketat karena banyak sekali di antara gim-gim itu yang satu tidak mendidik, terlalu keras untuk kalangan anak anak-anak di bawah usia gitu ya. Dan penggunaannya, pemanfaatannya saya kira juga perlu diawasi. Jangan semua kalangan bisa menggunakan memanfaatkannya secara bebas. Jadi saya kira itu merupakan salah satu imbauan untuk diadakan pembatasan," ucapnya.
 

Baca: Bawa Pengaruh Buruk, Pemerintah Tak Segan Blokir Gim Bermuatan Kekerasan

Sebelum Roblox, sejumlah game lain juga sempat memicu kontroversi di tanah air. Di antaranya game Pokémon Go, PUBG Mobile, hingga Free Fire. Selain karena adanya adegan kekerasan juga karena dinilai berbahaya dan bisa mengganggu ketertiban umum.