Presiden Prabowo Ingin Gaji Hakim Naik, DPR Harap Integritas Peradilan Meningkat

Jakarta: Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji para hakim dinilai sebagai langkah strategis memperkuat integritas dan profesionalisme dunia peradilan. DPR RI pun menyambut baik inisiatif tersebut dengan harapan perbaikan sistem hukum bisa semakin konkret.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai, peningkatan kesejahteraan aparat hukum, khususnya hakim, akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam proses peradilan. Ia menyebut, selama ini praktik-praktik gelap masih terjadi akibat lemahnya sistem dukungan terhadap aparat peradilan.

"Tentu kita apresiasi keinginan Presiden Prabowo tersebut. Dengan menaikkan kesejahteraan para hakim kita berharap kinerja dan integritas mereka semakin lebih baik lagi ke depannya," ujar Adies di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

Baca juga: 12 Tahun Tak Pernah Naik, Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Hakim

Ia menyoroti bahwa banyak hakim di Indonesia masih berada dalam kondisi yang jauh dari ideal, termasuk soal pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas penunjang kerja. Menurutnya, fakta ini harus menjadi perhatian semua pihak agar marwah lembaga peradilan tidak terus terdegradasi.

"Berdasarkan catatan kita, misalnya masih banyak hakim-hakim yang untuk sekedar tempat tinggal saja mereka masih sewa atau kontrak. Belum lagi soal fasilitas kesehatan, transportasi dan lainnya yang belum memadai. Tentu ini harus jadi perhatian kita semua agar dunia peradilan kita semakin bersih dan berwibawa," imbuh Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Adies menekankan pentingnya solusi komprehensif untuk memperbaiki citra institusi peradilan. Menurutnya, permasalahan yang melilit sistem hukum Indonesia tak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan semata.

"Problem dunia peradilan kita sangat kompleks, jadi dibutuhkan berbagai macam pendekatan guna mengurai akar masalah di dunia peradilan kita. Tak cukup semalam ibaratnya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dunia peradilan saat ini, dibutuhkan komitmen dan dukungan semua elemen bangsa dalam membenahi persoalan ini," tandasnya.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa bila situasi ini terus dibiarkan, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia akan semakin menurun. Ia bahkan merujuk pada studi akademis yang pernah mengupas secara kritis kondisi lembaga peradilan di Indonesia.

"Saya jadi teringat dengan buku yang ditulis Sebastiaan Pompe yang berjudul Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse: 2005) yang menjabarkan deretan persoalan yang membelit institusi peradilan kita. Mulai dari soal sistem, moral dan sebagainya. Tentu bermacam-macam persoalan itu harus segera kita benahi bersama-sama agar kepercayaan publik terhadap dunia peradilan tidak semakin merosot," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke SDN 5 Cimahpar, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 2 Mei 2025, Presiden Prabowo kembali menegaskan niatnya untuk mendorong reformasi hukum dari sisi kesejahteraan aparat.

"Saya sedang merencanakan bagaimana menaikkan gaji para hakim kita agar hakim kita nanti tidak bisa disogok tidak bisa dibeli, agar hukum bisa ditegakkan dengan baik," tegas Prabowo.