Dituduh Melemahkan KPK, Jokowi Buka Suara

Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sebuah video yang menyebut peran Jokowi dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU itu dinilai telah melemahkan KPK. 

Jokowi lantas menjelaskan awal mula Revisi UU KPK. Menurutnya, Revisi UU KPK sudah diajukan di DPR sejak 2015 atau awal dirinya menjadi presiden. 

"Kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan, coba dilihat dari 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke Prolegnas," kata Jokowi. 
 

Baca: Novel Respons Video Hasto, Mengaku Sempat Bertemu

Revisi UU KPK kemudian sempat tidak dilanjutkan karena tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Upaya Revisi UU KPK tetap dilanjutkan sampai 2018. 

Kesepakatan Revisi UU KPK lantas baru terjadi pada 2019. Jokowi menyebut, seluruh fraksi di DPR menyetujui Revisi UU KPK masuk Prolegnas. 

"Sampai pada akhirnya dibahas dan digetok di rapat paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR," ucapnya. 

Jokowi juga buka suara soal terbitnya Surat Presiden (Surpes) RUU KPK. Hal itu dilakukannya untuk menghindari masalah di legislatif. Jokowi turut mengklaim tidak mau UU KPK direvisi. 

"Semua fraksi di DPR setuju, ya Presiden kalau tidak, musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini," ucap Jokowi sambil menunjuk dadanya.