Bakom Tegaskan Presiden Prabowo Tak Pernah Minta Gibran Gugat ke PTUN

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memberikan restu maupun meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Sementara Gibran awalnya bilang seolah-olah Presiden minta fight di PTUN. Menko Yusril yang belakangan keluar dari ruangan Presiden dan saya saksinya, tentu yang benar itu Menko Yusril," ujar Syahganda dikutip dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Rabu, 11 November 2026.

Syahganda secara tegas mementahkan pengakuan Gibran yang mengeklaim mendapat saran dari Kepala Negara untuk menguji keabsahan ijazah SMA miliknya di peradilan tata usaha negara. Menurut Syahganda, Presiden Prabowo justru sepenuhnya menerima pertimbangan hukum dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan pintu gugatan ke PTUN sudah tertutup.

"Intinya saya membenarkan Menko Yusril, karena saya di Istana ngobrol dengannya dan tiba-tiba dia yang terakhir dipanggil Presiden, dan dia keluar dengan pernyataan peluang Gibran untuk ke PTUN tidak bisa," ungkap Syahganda.

Menko Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan adanya putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah dari kementerian pada 2019, objek yang digugat di PTUN secara otomatis telah gugur.

"Kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain objeknya sama, suketnya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Mendikdasmen sudah mengeksekusi mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" kata Yusril.

Yusril menambahkan bahwa perkara di PTUN semestinya selesai dengan sendirinya demi kepastian hukum.

"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," jelasnya.

Di sisi lain, kuasa hukum pihak penggugat, Denny Indrayana, turut mengkritik rencana Gibran yang berkeras hendak melawan putusan MA melalui jalur Peninjauan Kembali (PK) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Denny menilai langkah itu menunjukkan kekeliruan mendasar dalam memahami tata kelola hukum negara.

"Kementerian adalah badan tata usaha negara, lembaga tata usaha negara. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dengan tegas, dengan jelas, Kementerian Pendidikan tidak bisa melakukan peninjauan kembali," tegas Denny.

Denny pun menyayangkan narasi perlawanan yang terus digulirkan oleh pihak Wakil Presiden.

"Hal-hal semacam ini semestinya dipahami oleh seorang wakil presiden kalau dia paham hukum, kalau dia mengerti konstitusi. Kenapa kemudian menggunakan kata-kata fight, melawan lewat PTUN, akan PK, ini semakin mengonfirmasi bahwa Saudara Gibran tidak layak menjadi wakil presiden," tuturnya.

Sebelumnya, polemik mencuat setelah Gibran menyatakan kesiapannya untuk fight di persidangan PTUN dan berencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen demi mempertahankan keabsahan dokumen pendidikannya. Namun, pernyataan resmi dari Bakom RI kini memastikan bahwa langkah perlawanan hukum tersebut bukan berasal dari rekomendasi maupun restu Presiden Prabowo.