PP Polri Dukung Ketegasan Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal Presiden

Persatuan Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP Polri) mendukung penuh ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menindak tegas oknum internal kepolisian yang diduga terlibat dalam aksi penyadapan ilegal (illegal wiretapping) terhadap nomor telepon Presiden RI Prabowo Subianto. Dukungan moral tersebut disampaikan langsung oleh jajaran pengurus PP Polri dalam audiensi bersama Kapolri di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri menyatakan keprihatinannya atas dugaan pelanggaran hukum tersebut. Namun, pihaknya sangat mengapresiasi kejelian dan nyali besar Kapolri yang berani mengambil tindakan represif penegakan hukum tanpa pandang bulu demi menjaga marwah institusi, kendati baru menjabat sekitar satu bulan.

"Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri melakukan tindakan tegas, rekan-rekan wartawan sudah mendengar dan mengetahui bagaimana keberanian Bapak Kapolri melakukan langkah-langkah represif penegakan hukum dengan tidak pandang bulu siapa pun yang dihadapi," kata Bambang Hendarso Danuri dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Kamis, 5 November 2026.

"Padahal beliau baru satu bulan, baru menata langkah-langkah ke dalam. Tetapi begitu ada sesuatu peristiwa yang dianggap ini harus beliau lakukan, itulah kebanggaan kami," imbuhnya.
 

 

Murni Penegakan Hukum, Bukan Persaingan Internal

Merespons dukungan dari para senior Korps Bhayangkara, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pengusutan perkara ini murni proses penegakan hukum profesional, bukan dilandasi persaingan antar-faksi maupun kepentingan tertentu di tubuh kepolisian.

"Kami yakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum, tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai, dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat," tegas Suyudi.

Suyudi juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di tanah air untuk tetap solid dan fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memperkuat kehadiran Polri di tengah publik.