Uni Eropa Tegas Menolak Kebijakan Tarif Trump

Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk mengenakan tarif impor baru memicu ketegangan diplomatik dengan sekutu Eropanya. Trump mengancam akan menerapkan tarif 10% mulai 1 Februari 2026 terhadap delapan negara Eropa, termasuk Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, dan Swedia.

Eskalasi tarif bahkan disebut akan melonjak menjadi 25% pada Juni mendatang jika Denmark menolak menyetujui kesepakatan terkait status wilayah Greenland.

Eropa Bersatu Melawan

Pimpinan Uni Eropa bereaksi keras atas ultimatum tersebut. Mereka menegaskan bahwa ancaman tarif ini tidak hanya melanggar prinsip kedaulatan negara, tetapi juga berpotensi merusak hubungan transatlantik yang telah lama terjalin. Uni Eropa menyatakan siap mengambil langkah balasan jika AS merealisasikan kebijakan tersebut.

Penolakan paling vokal datang dari blok negara Nordik. Norwegia dan Denmark secara resmi menyatakan perlawanan terhadap tekanan ekonomi AS. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menegaskan bahwa ancaman tarif 10% tidak dapat diterima dan negaranya tidak akan tunduk pada intimidasi ekonomi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menekankan komitmennya untuk tetap berada di jalur diplomasi. Ia menegaskan akan menjalin dialog konstruktif terkait status Greenland tanpa terpengaruh oleh narasi provokatif di media sosial.

Dalam pernyataan bersama, delapan negara Eropa juga mengklarifikasi isu militer yang menjadi sorotan AS. Mereka menegaskan bahwa pengiriman pasukan ke Greenland murni merupakan operasi pertahanan dan bukan ancaman bagi pihak mana pun.

Warga Greenland: "Kami Tidak Dijual"

Di sisi lain, situasi memanas di ibu kota Greenland, Nuuk. Ribuan warga turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak intervensi AS.

Membawa spanduk dan bendera nasional, massa menyerukan dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri serta kedaulatan wilayah mereka. Pemerintah Otonom Greenland turut menegaskan sikapnya bahwa tanah mereka bukanlah komoditas untuk dijual, dan masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri.