Jakarta: Wacana penerapan sistem 'war tiket haji' untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu haji masih dalam kajian pemerintah. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan gagasan tersebut belum jelas konsepnya dan perlu dibahas mendalam termasuk bersama DPR.
Kementerian Haji dan Umrah tengah mengkaji sejumlah skema untuk mengurangi panjangnya antrean haji, salah satunya melalui wacana war tiket haji. Gagasan ini disebut merupakan arahan presiden untuk mencari terobosan agar penyelenggaraan haji lebih cepat dan efisien.
Menanggapi hal tersebut Gus Yahya menyatakan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait konsep maupun mekanisme yang ditawarkan. Ia menegaskan perlu kajian mendalam sebelum memberikan penilaian terhadap wacana tersebut.
"Silahkan dikaji, kita belum jelas. Ini kita lihat dulu sistemnya kayak apa. Kita kan belum tahu. Belum ada keterangan resmi. Belum ada keterangan resmi," kata Gus Yahya.
Gus Yahya juga menilai, pembahasan harus melibatkan DPR agar kebijakan yang diambil memiliki landasan kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru. Selain itu, PBNU sendiri disebut belum melakukan pembahasan internal terkait wacana ini.
Ia menekankan pentingnya aspek keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang telah lama menunggu antrean haji. PBNU menyatakan siap membentuk tim kajian jika wacana ini berkembang menjadi kebijakan konkret.
"Caranya bagaimana dulu? Sistemnya bagaimana dulu supaya adil? Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur nunggu? Misalnya gitu, kan. Gini juga gagasan usulan serius apa nggak? Saya juga nggak tahu, dong. Kalau ini sudah beneran, ya baru kita nanti bentuk tim untuk studi. Nasib-nasibkan, rekomendasi, dan lain-lain," tambah Gus Yahya.
Streaming