Wacana Pemakzulan Presiden Joko Widodo

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam kelompok Petisi 100 bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam Selasa 9 Januari 2024 lalu. Pertemuan ini membahas kecurangan Pemilu, termasuk indikasi kecurangan Pemilu oleh Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan kekuasaannya.

Kritikus politik yang juga inisiator pertemuan para tokoh Petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Faizal Assegaf mengungkapkan dalam pertemuan ini seolah-olah menumbuhkan kesamaan pandangan untuk menghidupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI fraksi Golkar menilai tidak perlu dilakukan pemakzulan, karena rakyat akan memilih langsung presiden pengganti Jokowi pada pemilu 14 Februari 2024.

"Jadi sebaiknya bersabar, kita tunggu 14 Februari. Rakyat nanti yang akan menentukan," ungkap Ace Hasan Sadzily.

Kelompok Petisi 100 mendorong agar Satgas Pemilu bentukan Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 bisa bekerja independen tanpa adanya indikasi kecurangan dan hanya menguntungkan paslon tertentu.

Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus politisi PDIP Puan Maharani menilai aspirasi pemakzulan Presiden dipersilakan disampaikan. Namun Puan meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas menjelang Pemilu.

"Aspirasi silakan saja disampaikan. Namun kita tetap menjaga situasi menjelang Pemilu ini supaya damai, kemudian terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum, juga kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang itu berjalan dengan jujur," Jelas Puan.