11 December 2023 21:13
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri. Sebanyak 690 PMI akan dikirim ke Korea Selatan melalui program Government to Government (G2G).
Para PMI yang hadir di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kali ini terbagi dalam dua kategori, yakni 613 PMI yang diberangkatkan malam ini, dan juga 77 calon PMI yang menjalani orientasi Pra Pemberangkatan.
Dari 613 yang berangkat, 579 PMI akan bekerja di bidang manufaktur. Sementara 34 lainnya dipekerjakan di bidang perikanan.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan acara pelepasan ini telah dilakukan rutin setiap minggu. Per hari ini, BP2MI telah tembus mengirimkan sebanyak 10 ribu PMI ke Korea Selatan. Sementara target BP2MI sendiri pada tahun 2023 yakni 12 ribu PMI pada 2023.
"Masih ada sampai 31 Desember, kita yakini angka 12 ribu itu bisa terlewat. Karena kita masih ada sekitar 2.100 lagi di bulan Desember yang akan diberangkatkan," ujar Benny di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 11 Desember 2023.
Menurutnya, jika penempatan PMI menembus lebih dari 12 ribu orang yang bekerja di luar negeri, hal itu akan mengulang keberhasilan BP2MI pada 2022 untuk mengirimkan anak-anak bangsa yang jelas menjadi pahlawan devisa.
"Itu tidak jauh beda dengan penempatan yang sukses kita lakukan di 2022, yaitu 12.050. Padahal di era sebelumnya, penempatan ke luar negeri itu hanya 7 ribuan. Jadi ini sebuah prestasi," kata Benny.
Selama masa jabatannya, Benny juga telah memberikan berbagai perlakuan khusus terhadap para PMI sebelum mereka diberangkatkan ke negara-negara tujuan.
"Perubahan tata kelola penempatan, dengan cara memberikan perlakuan hormat pada pekerja migran, bagaimana mereka diberikan perlakuan mulia oleh negara, ini menjadi daya tarik untuk para negara-negara penempatan sehingga kita diberi kuota yang sangat besar," jelas Benny.
Benny berharap kemampuan berbahasa para calon PMI bisa lebih diperkuat. Sementara khusus untuk para PMI yang bekerja di sektor fishing atau perikanan, Benny berharap mereka dapat menjalani diklat sebelum keberangkatan.
"Saya ingin mereka satu bulan harus diklat untuk sektor perikanan, dan itu konsekuensinya biaya. Tapi negara jika ingin menempatkan PMI yang kompeten, diterima di negara penempatan dan bersifat unggul dibanding negara lain, maka harus siap konsekuensi anggaran untuk menyiapkan anak-anak kita jadi lebih ahli, terampil di bidang pekerjaan yang mereka pilih dan kemampuan berbahasa," tutupnya.