2024 Ganti Presiden, Pembangunan IKN Lanjut?

Komitmen pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo untuk pembangunan IKN Nusantara tidak perlu ditanyakan lagi. Namun, akankan komitmen ini akan tetap bertahan kala pemerintahan berganti tahun depan??

Groundbreaking sejumlah proyek infrastruktur di IKN Nusantara terang benderang menunjukkan komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam kunjungannya ke IKN Nusantara pada 1 dan 2 November 2023, Presiden Joko Widodo melihat langsung dimulainya pembangunan Bandar Udara IKN, dua rumah sakit, dan sekolah. Total nilai investasi yang telah masuk senilai Rp45 triliun.

Namun akankah proyek ini tetap berjalan meski pemerintahan berganti pada tahun depan?? Simak komitmen ketiga pasangan capres-cawapres mengenai pembangunan IKN Nusantara. 

Pertama, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam dokumen visi misi dan program kerjanya, secara spesifik disebutkan terkait keberlanjutan program IKN, bahkan memastikan percepatannya.

Namun, Ganjar sempat menyebut untuk membangun pusat tatanan negara baru yang besar harus mengedepankan perhitungan yang matang. Khususnya di sektor perekonomian.

"Tidak hanya membangun gedung, tapi bicara energi hijau, ekonomi biru, kemudian infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang bicara tentang IKN itu adalah cerita masa depan Indonesia," ujar Ganjar. 

Kedua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen visi misi dan program kerja bertajuk bersama Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka secara spesifik menyebutkan akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara berkelanjutan.

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga beberapa kali diajak oleh Presiden Joko Widodo untuk meninjau pembangunan IKN Nusantara.

Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam dokumen visi misi dan program kerja yang berjudul Indonesia Adil Makmur untuk Semua, pasangan AMIN tidak menyebutkan secara spesifik terkait proyek IKN. Namun hanya mengusung 9 program pembangunan Kalimantan, di antaranya penerapan ekonomi hijau, hingga pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan.

Meski demikian, dalam berbagai kesempatan Anies menyebut pihaknya tidak akan menghentikan suatu proyek atau program yang sudah berjalan bila memang membawa manfaat luas.

Untuk jaminan hukum dan memastikan keberlangsungan proyek pembangunan IKN Nusantara, DPR pun telah mengesahkan Undang-Undang IKN pada 3 Oktober 2023 lalu.

Sejumlah pihak pun meragukan proyek ini akan tertunda. Namun, seberapa besar prioritas pembangunan IKN Nusantara dibandingkan dengan program-program lain yang nantinya akan diusung?