Usul BNPT soal Rumah Ibadah Dikontrol Pemerintah Menuai Kritik

Sejumlah kalangan mengkritik Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel yang mengusulkan seluruh tempat ibadah dikontrol pemerintah demi mencegah radikalisme. Usulan Kepala BNPT itu dinilai dapat menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan konstitusi.

Usul BNPT untuk mencegah radikalisme di tempat ibadah dinilai Wakil Ketua MPR Yanri Susanto justru akan membuat kegaduhan dan akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Menurut saya nggak layak kalau negara mengontrol rumah ibadah. Itu kan sangat private. Pastilah akan menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan masyarakat. 'Ngapain sih BNPT ngontrol rumah ibadah'," ujar Wakil Ketua MPR Yanri Susanto.

"Kalau misalkan memang ada yang dicurigai atau ada yang melakukan sesuatu di luar akal sehat atau di luar nalar kita berbangsa dan bernegara, ya tangkap saja atau diproses secara hukum. Tapi tidak bisa digeneralisir oleh BNPT semua rumah ibadah akan dikontrol negara," tegasnya. 

Penolakan atas usulan Kepala BNPT juga disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom. Pasalnya usulan itu menunjukkan rasa ketidakpercayaan negara terhadap rakyatnya. 

"Usulan BNPT ini langkah yang perlu dipikirkan ulang. Saya berpendapat hal ini membawa kita pada suasana etatisme," kata Gomar. 

Usulan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah demi mencegah radikalisme sebelumnya disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel.

"Kami sudah melakukan studi banding pada beberapa negara, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol pemerintah," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam Raker bersama Komisi III DPR menanggapi pernyataan anggota Komisi III Safaruddin.

Di rapat itu, Safaruddin mempertanyakan karyawan BUMN yang terpapar radikalisme. Ia juga bercerita soal tempat ibadah di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang banyak mengkritik pemerintah.
 
Mendengar hal itu, Kepala BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah, termasuk mengontrol siapa saja dan konten yang akan disampaikan di tempat ibadah untuk mencegah radikalisme.