Densus 88 Tangkap Seorang Warga Semarang Berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah

BNPT Inisiasi Program Kewirausahaan untuk Maksimalkan Deradikalisasi

Polda Jambi Gelar Konser Anti Radikalisme di Kampus Unja

Kepolisian Daerah (Polda) Jambi bersama Universitas Jambi (Unja) menggelar konser Anti Radikalisme di Kampus Universitas Jambi. Konser digelar untuk mengantisipasi beredarnya paham radikalisme maupun intoleransi.

"Ini (konser) kerja sama Polda Jambi dengan Universitas Jambi, dan didukung oleh Densus 88 Antiteror Polri. Ini untuk menegaskan kepada genarsi muda, begitu pentingnya menjaga kebhinekaan," kata Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono.
 
Rusdi Hartono mengaku bersama pihak universistas berupaya mencegah timbulnya paham radikalisme intoleransi hingga mahasiswa tidak terpengaruh dengan paham radikalisme kampus menjadi benteng radikalisme.

Sekitar tujuh ribu orang mahasiswa Universitas Jambi, maupun perwakilan sejumlah perguruan tinggi yang ada di Jambi mendapatkan pemahaman tentang dampak radikalisme maupun intoleransi melalui budaya.

Polda Jambi Cegah Radikalisme dengan Konser di Unja

Usul BNPT soal Rumah Ibadah Dikontrol Pemerintah Menuai Kritik

Sejumlah kalangan mengkritik Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel yang mengusulkan seluruh tempat ibadah dikontrol pemerintah demi mencegah radikalisme. Usulan Kepala BNPT itu dinilai dapat menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan konstitusi.

Usul BNPT untuk mencegah radikalisme di tempat ibadah dinilai Wakil Ketua MPR Yanri Susanto justru akan membuat kegaduhan dan akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Menurut saya nggak layak kalau negara mengontrol rumah ibadah. Itu kan sangat private. Pastilah akan menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan masyarakat. 'Ngapain sih BNPT ngontrol rumah ibadah'," ujar Wakil Ketua MPR Yanri Susanto.

"Kalau misalkan memang ada yang dicurigai atau ada yang melakukan sesuatu di luar akal sehat atau di luar nalar kita berbangsa dan bernegara, ya tangkap saja atau diproses secara hukum. Tapi tidak bisa digeneralisir oleh BNPT semua rumah ibadah akan dikontrol negara," tegasnya. 

Penolakan atas usulan Kepala BNPT juga disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom. Pasalnya usulan itu menunjukkan rasa ketidakpercayaan negara terhadap rakyatnya. 

"Usulan BNPT ini langkah yang perlu dipikirkan ulang. Saya berpendapat hal ini membawa kita pada suasana etatisme," kata Gomar. 

Usulan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah demi mencegah radikalisme sebelumnya disampaikan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel.

"Kami sudah melakukan studi banding pada beberapa negara, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol pemerintah," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam Raker bersama Komisi III DPR menanggapi pernyataan anggota Komisi III Safaruddin.

Di rapat itu, Safaruddin mempertanyakan karyawan BUMN yang terpapar radikalisme. Ia juga bercerita soal tempat ibadah di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang banyak mengkritik pemerintah.
 
Mendengar hal itu, Kepala BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah, termasuk mengontrol siapa saja dan konten yang akan disampaikan di tempat ibadah untuk mencegah radikalisme.

MUI Tolak Usul BNPT Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah. Hal itu diusulkan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.
 
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut, usulan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dibangun dan bertentangan dengan konstitusi. “Pemerintah mengontrol rumah ibadah adalah sebuah usulan bertentangan dengan konstitusi,” tegas Anwar Abbas.
 
Penolakan juga disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Gereja di Indonesia, Komar Gultom.  Ia menyebut, langkah pemerintah mengontrol semua rumah ibadah negara perlu dipikirkan ulang.

BNPT Usul Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar seluruh tempat ibadah di Indonesia dikontrol pemerintah. Hal itu diusulkan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.

"Kami sudah melakukan studi banding pada beberapa negara, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol pemerintah," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam Raker bersama Komisi III DPR menanggapi pernyataan anggota Komisi III Safaruddin.

Di rapat itu, Safaruddin mempertanyakan karyawan BUMN yang terpapar radikalisme. Ia juga bercerita soal tempat ibadah di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang banyak mengkritik pemerintah.
 
Mendengar hal itu, Kepala BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah, termasuk mengontrol siapa saja dan konten yang akan disampaikan di tempat ibadah untuk mencegah radikalisme.

121 Pengikut NII Ikrar Setia ke NKRI

Di hari peringatan kemerdekaan Indonesia, 121 pengikut Negara Islam Indonesia (NII) berikrar untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kesadaran untuk kembali bergabung dengan NKRI dilakukan oleh 121 anggota NII dari sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat, seperti Bandung, Bogor, Subang, dan Indramayu. 

Mereka membacakan ikrar kesetiaan untuk meninggalkan ajaran NII.

Pembacaan ikrar yang juga ditandai dengan mencium bendera merah putih ini disaksikan langsung jajaran Muspida Kabupaten Indramayu, tokoh agama dan perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kotak Amal Jadi Andalan Teroris Jaringan Astanaanyar untuk Kumpulkan Dana

Cara BNPT Cegah Anak-anak Hingga Perempuan Jadi Lone Wolf dari Radikalisme Daring

Peningkatan Radikalisme Siswa Ditemukan di 5 Kota

Wapres Sebut Gerakan Radikal Tumbuh Subur Jelang Pemilu 2024, BNPT Diminta Perketat Pengawasan Medsos

BNPT Sebut Membuat Radikalisasi Online Kian Masif

Wapres Instruksikan BNPT Waspadai Penyebaran Paham Radikal di Kalangan Pelajar

Untold Story: Awas Bahaya NII

Jaringan NII masih terus berkembang di Indonesia. Modus sel terputus membuat gerakan NII sulit diberantas.

Menurut kesaksian pengikut NII, sasaran merupakan anak muda yang dianggap kurang paham agama. Lemahnya pengawasan pemerintah membuat jaringan NII mudah tumbuh subur di Indonesia.

Cegah Aksi Radikalisme di Masyarakat, Kepala BNPT: Kita Harus Perang Total!

Dalam upaya mencegah aksi radikalisme di masyarakat, BNPT menegaskan bahwa kita harus memerangi total aksi radikalisme. Radikalisme dinilai sangat berbahaya, tidak hanya menyerang kelompok masyarakat lapis bawah tapi kaum intelektual juga beresiko terpapar.

"Tidak ada yang boleh berpangku tangan, karena semua bisa terpapar. bukan hanya kelompok masyarakat lapis bawah tapi kaum intelektual juga bisa terpapar," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Kepala BNTP juga menegaskan, bahwa siapa saja bisa menjadi korban tindak radikalisme ini. Radikalisme dinilai memiliki potensi yan gsangat berbahaya bagi masyarakat luas.

Menyikapi Arahan Presiden Jadi Alasan BNPT Rilis Kriteria Penceramah Radikal

Kriteria penceramah radikal yang dikeluarkan BNPT menuai polemik di tengah masyarakat. BNPT beralasan indikator penceramah tersebut dibuat untuk waspada nasional terhadap paham radikal. 

Direktur pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid menyebut alasan mempublikasikan ciri penceramah radikal yaitu menyikapi arahan dari Presiden Jokowi. Selanjutnya Nurwakhid menyebut BNPT bertugas untuk menanggulangi terorisme. 

Menguji Jurus Jenderal Dudung Tangkal Radikalisme

KSAD Jenderal Dudung Abdurahman merekrut santri untuk mencegah paham radikalisme di Indonesia. Selain itu Dudung juga akan melibatkan prajurit TNI untuk mengajarkan masyarakat untuk cinta Tanah Air. 

Seberapa efektif jurus tersebut menangkal paham radikalisme? Lalu bagaimana menjamin upaya tersebut tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang punya tanggung jawab atas tugas tersebut?

Cholil Nafis: Tidak Perlu Pemetaan Masjid untuk Cegah Radikalisme

Ketua MUI bidang dakwah Muhammad Cholil Nafis menyebut pemetaan masjid yang dilakukan Polri terkait radikalisme menyinggung perasaan Umat Islam karena masjid tempat yang sakral. MUI menegaskan tidak perlu ada pemetaan terhadap masjid, tetapi penceramahnya yang perlu dipetakan kalau memang ada.

Cholil Nafis juga menyebut jika ingin mencegah radikalisme jangan hanya di masjid, tapi rumah-rumah ibadah. Hindari diksi Polri hanya membidik umat Islam saja atau dugaan bahwa umat Islam yang menjadi sasaran.

Pemkab akan Lakukan Pembinaan pada Ramaja Garut Terpapar Doktrin NII

Puluhan remaja di Garut, Jawa Barat terpapar doktrin paham Negara Islam Indonesia (NII). Menurut para orang tua mereka mengaku sudah mengikuti paham NII selama dua tahun belakangan ini. Menanggapi hal ini Pemkab Garut akan melakukan pembinaan dengan melibatkan tokoh agama.

Kesaksian Orangtua Korban Baiat NII di Garut

Sebanyak 59 remaja di Garut, Jawa Barat diduga dibaiat paham Negara Islam Indonesia (NII). Salah satu orang tua korban mengaku terjadi perubahan sikap anaknya sejak dibaiat oleh kelompok NII. Mulai dari membangkang, tidak mau sekolah dan menganggap pemerintah sebagai thogut.

Ribut-ribut Bendera HTI di Meja Kerja Penyidik KPK

Mantan petugas keamanan KPK, Iwan Ismail mengaku diberhentikan karena perbuatannya memotret dan menyebarkan bendera HTI yang ditemukannya di dalam gedung KPK. "Ini bukan hoaks. Bendera itu bukan milik KPK, tapi ormas yang sudah dilarang UU," tegas Iwan yang memastikan melihat langsung bendera HTI setidaknya ada di dua meja kerja penyidik KPK. 

Pihak KPK membenarkan memecat Iwan Ismail dengan alasan telah menyebarkan hoaks yang mendorong rasa kebencian masyarakat kepada KPK. Penyidik KPK yang di meja kerjanya ada bendara HTI juga telah diperiksa dan hasilnya yang bersangkutan tidak memiliki afiliasi atau bersimpati kepada HTI. 

Temuan bendera HTI ini menjadi sorotan sebab seolah-olah mengkonfirmasi desas-desus 'ada taliban di KPK' yang berhembus semenjak Pilgub DKI Jakarta 2017. Penyelenggaran tes wawasan kebangsaan (TWK) sesusai Pilpres 2019 dan berujung pemberhentikan 56 orang pegawai KPK per 30 September 2021 juga pernah dikait-kaitkan dengan desas-desus itu. 

Menghadapi Fitnah Radikalisme (4)

Fanatik terhadap agama itu ada baiknya, seperti menjalankan sunnah dan lain-lain. Namun fanatisme beragama kini sering dipakai untuk melabeli oknum-oknum yang memiliki paham radikal. Islam memang mengajarkan jihad dalam arti berjuang di jalan Allah SWT, namun tidak pernah mentolerir kekerasan semacam apapun untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana cara kita berjihad agar sesuai dengan jihadnya Rasululluah SAW dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi paham radikalisme?

Menghadapi Fitnah Radikalisme (3)

Fanatik terhadap agama itu ada baiknya, seperti menjalankan sunnah dan lain-lain. Namun fanatisme beragama kini sering dipakai untuk melabeli oknum-oknum yang memiliki paham radikal. Islam memang mengajarkan jihad dalam arti berjuang di jalan Allah SWT, namun tidak pernah mentolerir kekerasan semacam apapun untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana cara kita berjihad agar sesuai dengan jihadnya Rasululluah SAW dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi paham radikalisme?

Menghadapi Fitnah Radikalisme (2)

Fanatik terhadap agama itu ada baiknya, seperti menjalankan sunnah dan lain-lain. Namun fanatisme beragama kini sering dipakai untuk melabeli oknum-oknum yang memiliki paham radikal. Islam memang mengajarkan jihad dalam arti berjuang di jalan Allah SWT, namun tidak pernah mentolerir kekerasan semacam apapun untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana cara kita berjihad agar sesuai dengan jihadnya Rasululluah SAW dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi paham radikalisme?

Menghadapi Fitnah Radikalisme (1)

Fanatik terhadap agama itu ada baiknya, seperti menjalankan sunnah dan lain-lain. Namun fanatisme beragama kini sering dipakai untuk melabeli oknum-oknum yang memiliki paham radikal. Islam memang mengajarkan jihad dalam arti berjuang di jalan Allah SWT, namun tidak pernah mentolerir kekerasan semacam apapun untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana cara kita berjihad agar sesuai dengan jihadnya Rasululluah SAW dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi paham radikalisme?

Berkas Lengkap, Rizieq akan Disidang Soal Kasus Kerumunan Petamburan

Berkas perkara kasus Rizieq Shihab terkait pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan telah dinyatakan lengkap oleh Kejagung. Rencananya pada 9 Februari, akan diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik Bareskrim Polri.

PPATK Berhasil Analisis 92 Rekening Milik FPI

Bareskrim Mabes Polri menggelar rapat koordinasi dengan PPATK dan Densus 88 untuk membahas aktivitas rekening ormas FPI. Dalam rapat tersebut, PPATK menyatakan telah berhasil menganalisis 92 rekening dari pengurus pusat, pengurus daerah dan individu yang dimiliki oleh FPI dan afiliasinya. Kemudian, Bareskrim Polri akan menindak lanjuti temuan tersebut untuk menemukan ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana ormas FPI.

Mantra Paham Radikal (6)

Pada episode kali ini, Kick Andy Metro TV akan bercerita mengenai pandangan para mantan simpasitsan ISIS dan teoris. Kita akan mendengarkan, apa yang menjadi daya tarik para kelompok garis keras demi merekrut para simpatisan.

Mantra Paham Radikal (5)

Pada episode kali ini, Kick Andy Metro TV akan bercerita mengenai pandangan para mantan simpasitsan ISIS dan teoris. Kita akan mendengarkan, apa yang menjadi daya tarik para kelompok garis keras demi merekrut para simpatisan.