Jakarta: Masyarakat diminta mewaspadai bahaya penyebaran paham radikalisme di media sosial (medsos). Hal ini menyusul sikap netizen yang kritis terhadap fenomena pergerakan di media sosial (medsos).
Sejumlah pergerakan kritis masyarakat itu harus dipahami dengan jernih oleh semua pihak sebagai dinamika yang multidimensi. Sebab, ada keresahan rakyat yang murni dipicu sejumlah kebijakan belum sesuai harapan, namun ada pula pola dari kekuatan tidak bertanggung jawab yang berupaya menunggangi gerakan rakyat yang murni tersebut.
Pakar Strategi Kampanye Digital, Haryo Moerdaning Putro, mengatakan sosial media melahirkan demokratisasi narasi dan membuka ruang partisipasi publik. Wadah itu yang menjadi tempat lahirnya gerakan massa di ranah digital. Ia mengakui sosial media memiliki banyak dampak positif.
“Namun dari hasil social media listening, maupun riset yang kami lakukan, tak bisa dipungkiri adanya potensi ancaman dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan ideologi radikal, yang justru memanfaatkan gerakan rakyat yang murni sebagai Kuda Troya,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Oktober 2025.
Apalagi, kata Haryo, yang terjadi di sosial media itu lebih dari yang terlihat di permukaan. Menurutnya, di balik semua unggahan setiap orang, ada kekuatan algoritma pemilik platform, ada pula kreator konten dari para influencer besar, influencer mikro, clipper, homeless media, hingga buzzer, dan cyber army baik yang organik maupun berbasis mesin.
"Semuanya bergerak dengan agendanya masing-masing. Semuanya ini jika dijahit dengan tepat maka bisa digunakan untuk mengendalikan tren di dunia digital, persepsi netizen, dan pada akhirnya diskursus di tengah masyarakat secara umum," ungkap Haryo.
Unggahan itu tentu akan menjadi baik bila berada di tangan yang tepat. Namun, akan sangat berbahaya jika kekuatan ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan ideologi radikal. Maka itu, Haryo menilai penting semua pihak melihat situasi terkini dengan jernih dan hati-hati, dari gerakan massa, pemerintah, aparat penegak hukum, hingga netizen secara umum.
“Gerakan massa yang kritis terhadap pemerintah harus lebih waspada, jangan sampai gerakan yang murni berlandaskan kepedulian terhadap bangsa dibelokkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan situasi sosial-politik yang tidak kondusif," ujar Haryo.
Begitu pula dengan pemerintah dan aparat, Haryo meminta semuanya harus membangun kapasitas untuk memilah-milah apa yang terjadi di lanskap sosial media dengan presisi. Ia mengingatkan tidak semua gerakan yang kritis di sosial media itu ditunggangi, namun di sisi lain tidak semuanya juga murni.
Namun demikian di tengah dinamika ini, ia berpandangan bahwa kehadiran sosial media sebagai ruang publik tetap dibutuhkan dan harus terus dirawat secara bersama-sama. Tujuannya, agar social media dapat berfungsi optimal sebagai “balai warga” dan ruang demokrasi digital, alih-alih dibajak menjadi pabrik konten radikal dan tempat tumbuhnya paham radikalisme.
Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, Haryo mengatakan proses edukasi ke masyarakat harus terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Termasuk pemilik platform dan perwakilan netizen secara umum, terutama mereka yang memiliki ilmu yang relevan seperti akademisi maupun teman-teman di komunitas agensi digital.
Media sosial/Ilustrasi/Istimewa
Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan jangkauan komunikasi publiknya. Sebab, kata Haryo, dengan komunikasi publik yang buruk hanya akan memperbesar ruang fabrikasi dari pihak tak bertanggungjawab.
"Upaya ini juga harus melibatkan para perwakilan platform global yang ada di Indonesia, bagaimana agar konten radikalisme bisa ditindak tegas tanpa mencederai kebebasan berekspresi," ucap Haryo.
Streaming