Pakar Dorong Pendekatan Humanis dalam Penanggulangan Terorisme

Jakarta: Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah merumuskan usulan strategi penanggulangan terorisme yang relevan bagi pemerintah. Kegiatan ini digelar sebagai respons atas sejumlah peristiwa keamanan serta dinamika global yang dinilai berpotensi memicu berkembangnya paham kekerasan.

Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah, Ristan Alfino, mengatakan situasi global yang tidak menentu serta peristiwa ledakan di salah satu sekolah di Jakarta perlu disikapi dengan langkah kebijakan yang terukur dan komprehensif.

"Terorisme berbasis ideologi maupun keyakinan keagamaan bisa tumbuh dalam situasi seperti ini. Karena itu, perlu dirancang strategi yang menyeluruh untuk disampaikan kepada pemerintah," kata Ristan dalam keterangan pers dikutip, Selasa, 13 Januari 2026.

Sementara Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah, Prof Sri Yunanto, menilai Indonesia mencatat kemajuan penting dalam upaya penanggulangan terorisme, terutama melalui pendekatan pembinaan terhadap mantan pelaku. Menurutnya capaian tersebut turut memperkuat posisi Indonesia dalam indeks terorisme global.

Ia menyoroti keberhasilan zero attack serta deklarasi ribuan anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) sebagai modal penting bagi perumusan strategi ke depan. Namun demikian perhatian terhadap pembinaan eks narapidana terorisme, potensi pengulangan tindak kekerasan, serta pendekatan kepada kelompok yang belum sepenuhnya meninggalkan paham kekerasan tetap menjadi tantangan.

Ilustrasi radikalisme. Foto: Dok/Medcom.id

"Kita melihat kelompok teror global seperti ISIS terus melemah, sementara Indonesia mencatat keberhasilan besar dengan deklarasi kembali ke NKRI oleh jaringan JI. Namun tren kekerasan berbasis ideologi di sejumlah negara juga perlu diwaspadai karena bisa merembes ke dalam negeri," jelas Yunanto.

Ia menegaskan penanggulangan terorisme harus tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsistensi kebijakan negara dinilai penting agar pendekatan keamanan tidak berkembang menjadi represif, namun tetap adaptif terhadap tantangan baru.

Pandangan serupa disampaikan antropolog Amanah Nurish. Dosen Kajian Terorisme Universitas Indonesia ini menekankan pentingnya pendekatan sosio-antropologis dalam merancang strategi penanggulangan terorisme di Indonesia.

Menurutnya, krisis ekonomi, krisis lingkungan, dan krisis kemanusiaan global dapat menjadi pintu masuk berkembangnya radikalisme dan kekerasan ekstrem.

"Kita melihat bagaimana ketimpangan global menciptakan krisis besar yang menggerus keadilan dan kemanusiaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Strategi penanggulangan terorisme perlu dikembangkan dengan perspektif dan praktik baru," ujarnya.

Nurish mengusulkan model DRIA—Disintegration, Reconstruction, Integration, dan Alienation—sebagai pendekatan berbasis sosial dan budaya.

“Keretakan identitas harus dipetakan dan dicari solusi kulturalnya. Kemudian dibangun narasi baru untuk merekatkan kebangsaan, mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat, sekaligus mengisolasi kelompok yang ingin merusak harmoni sosial,” jelasnya.

Sementara Wahyudi Djafar dari Rakhsa Initiative menyoroti pentingnya menjadikan situasi global sebagai pijakan dalam menyusun strategi penanggulangan terorisme nasional. Ia merujuk pada strategi kontra-terorisme PBB yang menekankan pendekatan komprehensif, penghormatan terhadap hukum, serta penanganan akar penyebab terorisme.

“Kita perlu meninjau ulang legislasi dan kebijakan yang ada, memastikan akuntabilitas HAM, serta membatasi pembatasan hak warga secara ketat dan terukur,” kata Wahyudi.

Ia juga mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan (AI) perlu mendapat perhatian serius, mengingat sejumlah kasus kekerasan ekstrem menunjukkan pengaruh dari konten digital yang belum sepenuhnya terkelola.

“Banyak negara mulai menerapkan panduan etik yang ketat untuk AI. Di Indonesia, proses penyusunan aturan tersebut juga sedang berjalan,” ujarnya.

Wahyudi menekankan pentingnya tata kelola keamanan yang transparan dan partisipatif, serta mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada pendekatan keamanan yang semata-mata bersifat militeristik.