Gibran Mundur dari Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan Siapkan 4 Agenda

Kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia (RI-2) menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka langsung direspons oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan menggelar rapat gabungan guna menyiapkan empat agenda penting pengisian jabatan.

Dikutip dalam tayangan Headline News Metro TV, Kamis, 12 Novemebr 2026, rapat gabungan yang melibatkan jajaran pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026 pukul 14.00 WIB. Pertemuan ini menjadi langkah konstitusional awal setelah Gibran resmi melepaskan jabatannya pada Kamis, 12 Novemebr 2026.

Adapun empat agenda utama yang disiapkan MPR dalam rapat tersebut meliputi:

1. Penetapan Jadwal Sidang Paripurna, guna menentukan kepastian waktu pelaksanaan sidang pemilihan wakil presiden pengganti.
2. Penyepakatan Prosedur Calon Usulan Presiden, terkait mekanisme pembahasan dua nama kandidat yang akan diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
3. Pembentukan Tim Verifikasi, bertugas memeriksa kelengkapan berkas administrasi kedua calon wakil presiden.
4. Pembentukan Tim Ad Hoc, difokuskan untuk merumuskan regulasi serta menyusun draf ketetapan MPR terkait pengisian jabatan tersebut.

Berdasarkan aturan tata negara, kursi wakil presiden dipastikan kosong maksimal selama 60 hari ke depan. Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto diberi tenggat waktu selama 14 hari atau dua pekan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden ke MPR.

Sebelumnya, Gibran menyampaikan pernyataan pengunduran diri pada Kamis pagi sekitar pukul 11.20 WIB, lalu berpamitan secara langsung kepada Presiden Prabowo di Istana pada pukul 15.00 WIB. Presiden Prabowo mengapresiasi pengabdian Gibran selama dua tahun terakhir, khususnya kontribusinya dalam meninjau langsung pembangunan di 303 titik proyek daerah.

Keputusan Gibran untuk meletakkan jabatan dipastikan murni atas kemauan pribadi. Hal itu diperkuat oleh keterangan Yusril Ihza Mahendra serta surat resmi yang diperlihatkan Ketua MPR Ahmad Muzani, yang menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga kehormatan konstitusi, bangsa, dan negara.