Pemerintah menyatakan bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan merupakan tindak pidana siber biasa, melainkan telah mengarah pada kejahatan makar. Kejahatan yang menyeret empat perwira tinggi Polri, termasuk Listyo Sigit Prabowo tersebut, diduga kuat bertujuan untuk melumpuhkan fungsi kepala negara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil pengembangan penyidikan Bareskrim Polri dan kajian mendalam bersama para ahli hukum pidana serta hukum tata negara.
"Kami sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Saat ini dapat dipastikan bahwa insiden ini bukan sekadar penyadapan atau intersepsi elektronis biasa, tetapi mengarah pada tindak pidana makar," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Primetime News Metro TV, Senin 9 November 2026.
Yusril menjelaskan, konstruksi hukum penyadapan akan berbeda drastis tergantung pada subjek yang menjadi korban. Berdasarkan tafsir para pakar hukum, penyadapan terhadap warga sipil masuk dalam ranah pidana umum. Namun, karena target operasi ini adalah simbol negara, kasus ini ditarik ke dalam delik makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Konteks pada Pasal 191 sampai 193 KUHP mengatur tentang tindakan yang bertujuan melumpuhkan Presiden, sehingga beliau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sementara ini, penyidik memiliki cukup alasan untuk mengaitkan kasus penyadapan tersebut dengan pasal-pasal makar," tegas Yusril.
Sementara, motif spesifik dari tindakan makar tersebut masih terus didalami oleh Bareskrim Polri. Saat ini, penyidik tengah mengintensifkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan para saksi.
Merespons ancaman keamanan tingkat tinggi ini, pihak Istana Kepresidenan langsung mengambil langkah cepat dengan membersihkan seluruh area Istana dari perangkat penyadap tersembunyi.
Lebih jauh, pemerintah juga tengah menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga negara yang selama ini memiliki kewenangan penyadapan secara sah.
"Pemerintah tentu harus mengantisipasi agar di masa mendatang, alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum," ucap Yusril.
Streaming