Pemerintah Percayakan Kasus Penyadapan Ilegal ke Bareskrim

Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus atau tim ad hoc untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disinyalir mengarah pada tindak pidana makar. Penanganan kasus tingkat tinggi yang menyeret empat perwira tinggi Polri tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa Presiden Prabowo menaruh kepercayaan penuh kepada institusi kepolisian untuk mengungkap skandal ini secara profesional dan transparan.

"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," urai Yusril, dikutip dari Prioritas Indonesia Metro TV, Senin 9 November 2026.
 

Menko Yusril meyakini Bareskrim mampu menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang tanpa intervensi pihak luar. Menurutnya, penetapan dugaan makar tidak bisa ditarik kesimpulan secara gegabah tanpa alat bukti yang kuat. Saat ini, kepolisian terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi terkait keterlibatan empat jenderal polisi tersebut.

Di pihak internal, Polri merespons cepat atensi presiden ini. Kepolisian telah membentuk tim khusus yang diketuai langsung oleh Kabareskrim untuk membongkar kasus penyadapan ini seluas-luasnya tanpa pandang bulu, sesuai dengan arahan langsung dari Kepala Negara.