Yusril: Pemerintah Tak Bentuk Tim Khusus terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi (rakor) penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” kata Yusril dalam jumpa pers di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.

Pemerintah, lanjut Yusril, memberikan kepercayaan penuh kepada Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk menyelidiki dan menyidik kasus tersebut maupun pengembangannya. Menurut Yusril, penanganan perkara itu sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian agar penegakan hukum berjalan secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujar Yusril.

Selain itu, Yusril mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif sesuai norma hukum dan tanpa pandang bulu. Yusril menambahkan penyidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman keterangan ahli.

Terkait perkembangan perkara, Yusril menyebut penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (tengah). Foto: Metro TV

Intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa. Sebab, kata Yusril Kepala Negara merupakan primus inter pares atau ‘yang utama di antara yang setara’. Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.

“Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan,” ungkap Yusril.

Dia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kasus dimaksud kepada Bareskrim Polri, termasuk ihwal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil sadapan kepada publik.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk melakukan pengusutan mendalam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan tim khusus tersebut akan mencermati berbagai informasi secara cermat, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, guna membahas dalang dan motif dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses illegal. Keempatnya yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026.