Pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dimulai di era Ketua KPK Firli Bahuri. Pernyataan pemerintah itu dinilai sebagai nafsu politik mengamankan koalisi sekaligus menjegal lawan politik di Pemilu 2024.
"Jangan-jangan memang ini adalah rancangan yang diinginkan Istana agar pimpinan KPK saat ini diperpanjang lalu mereka bisa cawe-cawe karena Presiden sendiri mau cawe-cawe untuk kepentingan pencalonan kubu oposisi yang katakanlah penanganan perkaranya sedang dijalankan pimpinan (KPK) saat ini," kata Pakar hukum tata negara Feri Amsari.
Putusan perpanjangan masa jabatan KPK yang disetujui pemerintah hanya mengedepankan kepentingan politik. Cawe-cawe Presiden Jokowi di Pemilu 2024 juga ditunjukan lewat persetujuan perpanjangan masa jabatan KPK.
"Kita bisa mengetahui bahwa antara kepentingan cawe-cawe presiden sudah diperlihatkan dalam proses memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK," tuturnya.
Pernyataan pemerintah yang patuh terhadap putusan perpanjangan masa jabatan KPK hanya drama semata. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK cuma alat politik jangka pendek Istana di Pemilu 2024.
"Jadi, ini bukan urusan untuk memastikan lembaga ini (KPK) dipimpin orang baik, tapi diperalat untuk kepentingan politik," ujarnya.
