Kepala BP2MI Sebut Negara Bertanggung Jawab Atas Maraknya TPPO

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani angkat bicara mengenai maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belakangan ini. Menurutnya, negara yang harus bertanggung jawab terkait masalah ini.

"Yang pasti bertanggung jawab adalah negara. Kita tidak boleh menyalahkan pihak lain," ujar Benny, dalam program HotRoom Metro TV, Kamis, 15 Juni 2023.

Benny menegaskan, negara wajib mengambil alih tanggung jawab ini. Negara juga berhutang kepada rakyat dan hutang itu harus dibayar melalui tindakan yang dipersiapkan oleh negara.

Terlebih, saat ini sudah ada gugus tugas TPPO yang dibentuk melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2021. Sebanyak 24 kementerian dan lembaha terkait terlibat di dalamnya.

"Ketua 1 Menko PMK. Ketua 2 Menkopolhukam. Ketua Harian Menteri PPA," katanya.