Polri Bakal Tindak Tegas Anggota yang Terlibat TPPO

Kepolisian terus mendalami kasus tindak pidana penjualan orang (TPPO) yang terjadi di Lampung. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, kepolisian akan menindak tegas anggota Polri yang terlibat TPPO. 

"Komitmen dan serius dalam menangani TPPO," jelas Brigjen Ahmad, Rabu 7 Juni 2023.

Ia mengatakan bahwa Polri sudah membentuk Satgas TPPO yang diketuai langsung oleh Wakabaresrim Polri Irjen Asep Edi Suheri dan Wakil Ketua Satgas TPPO ialah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.  Satgas ini dibentuk mulai dari tingkat markas besar hingga tingkat daerah. 

Terkait informasi di Lampung, saat ini polisi masih dalam mendalaminya. Brigjen Ahmad menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan TPPO, akan langsung ditindak tegas, termasuk oknum Polri.

Sebelumnya, Polda Lampung menetapkan lima tersangka dalam kasus penampungan 24 warga pekerja migran ilegal yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain menetapkan tersangka, Polda Lampung juga mengungkap tempat penampungannya yang diduga milik seorang anggota Polri.

Propam Polda Lampung Usut Dugaan Rumah Polisi Jadi Tempat Penampungan 24 Korban TPPO

PPATK Temukan Transaksi Rp442 Miliar Terkait Perdagangan Orang

Diduga Keterlibatan Aparat, Rumah Penampungan 24 Korban Perdagangan Orang di Lampung Milik Polisi

Korban TPPO di Pemalang Capai 447 Orang

Polda Jawa Tengah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Pemalang. Korban TPPO mencapai 447 orang dalam kurun dua tahun. 

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, kasus TPPO terbongkar lewat pengembangan kasus kecelakaan kapal asing. Dari hasil penyelidikan, sejumlah ABK merupakan WNI yang dipekerjakan secara ilegal.

AI, direktur utama perusahaan perekrut calon ABK ilegal ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan yang dipimpin AI itu meraup keuntungan hingga Rp2 miliar. Tersangka AI dijerat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. 

Kapolri Instruksikan Pembentukan Satgas TPPO di Daerah

Polri Pastikan Semua Pembeking Perdagangan Orang 'Disikat'

Polisi Bakal Tindak Tegas Pembeking Perdagangan Orang

Bos Perdagangan Manusia di Jateng Ditangkap, Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara

Polisi menangkap tersangka berinisial AI, (35), selaku Direktur Utama perusahaan yang merekrut dan mengumpulkan calon tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri. 

Tawaran Pekerjaan Jadi Modus yang Sering Digunakan Pelaku TPPO

Pendiri Migrant Care, sekaligus Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengungkap bahwa tawaran pekerjaan menjadi modus yang sering digunakan pelaku TPPO. Pelaku menjanjikan proses masuk kerja degan mudah dan murah. 

"Modus-modus yang bisa dikenali masyarakat yang selama ini tidak dikenali sebagai modus TPPO, tetapi lebih ke kebaikan hati seseorang yang menawarkan pekerjaan," kata Anis dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Rabu (7/6/2023). 

Menurut Anis, para sindikat menggunakan teknologi untuk merekrut calon korban melalui media sosial. Sehingga sosialisasi soal TPPO seharusnya masif dilakukan pemerintah agar calon korban tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri. 

"Sosialiasasi itu tidak hanya sekedar sosialisasi, tetapi bagaimana memberikan pendidikan kritis dan literasi yang memadai tentang TPPO," ujar Anis. 

"Sehingga bagaimana pemerintah juga mendayagunakan media sosial untuk menyampaikan informasi-informasi fungsi soal TPPO itu haruis diwaspadai," sambungnya.

Tindak Tegas Kasus TPPO

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian khusus pemerintah. Banyaknya pekerja migran yang menjadi korban mafia penyalur migran ilegal, membuat kepolisian akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam TPPO. 

Pernyataan pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditipu oleh mafia penyalur migran ilegal tersebut adalah sebagian kecil dari banyaknya PMI yang berada di luar negeri, dan terjebak dalam TPPO. 

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sejak 2019 jumlah korban TPPO mengalami kenaikan drastis. Sebanyak 226 orang menjadi korban, kemudian tiga tahun berselang jumlah korban naik dua kali lipat menjadi 401 orang.

Korban TPPO yang terlaporkan, sebagian besar adalah anak di bawah umur, dengan persentase 50,92%. Disusul dengan korban wanita sebanyak 46,24%, dan terakhir laki-laki sebanyak 2,89%.

Maraknya TPPO, menjadi pandangan serius Presiden Joko Widodo. Presiden menekankan kasus tersebut harus segera di selesaikan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, akan berkoordinasi melakukan langkah-langkah khusus yang diminta presiden terkait kasus TPPO.

Senada dengan Menko Polhukam, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam TPPO. 

Kepala BP2MI Keluhkan Mafia TPPO Punya 'Bekingan' Kuat

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdani menyampaikan alasan mafia tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sulit disentuh oleh hukum. Menurutnya, mereka mendapatkan perlindungan dari oknum yang memiliki atribut kekuasaan di negara ini.

Benny mengaku masalah ini sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mafia perdagangan orang menjadi kelompok yang sulit disentuh oleh hukum karena mendapat perlindungan tersebut.

"Kalimat ini tidak saya tambahkan atau dikurangi," kata Benny, Rabu, 7 Juni 2023.

Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk pencegahan yang progresif yang dilakukan oleh semua pihak. Kemudian juga penegakan hukum yang revolutif, penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

"Bagaimana menangkap para bandar master mind agar mereka mendapatkan sanksi yang keras untuk membuktikan bahwa negara hadir dan negara tidak boleh kalah," kata Benny.

Sindikat TPPO di Pemalang Terungkap Pascainsiden Tenggelamnya Kapal Tiongkok

Polisi Selamatkan 24 Calon PMI dari Upaya TPPO

Kepolisian Daerah Lampung melakukan penyelamatan terhadap 24 calon pekerja migran Indonesia (PMI), dari upaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Provinsi Lampung. Rencananya, calon PMI tersebut akan dikirim ke Timur Tengah.

Sebanyak 24 calom pekerta migran Indonesia yang berasal dari sejumlah wilayah di luar Provinsi Lampung berhasil diselamatkan dari upaya TPPO.

Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Hamid Andri Soemantri menyatakan, penyelamatan tersebut berkat informasi masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang dijadikan lokasi penampungan. 

Andri mengatakan, pihaknya masih mendalami tentang para calon PMI tersebut. Saat ini, para korban diupayakan mendapat perlindungan, dan kini telah berada di Mapolda Lampung. 

Selanjutnya, petugas dari Subdit Renakta unit PPA, mengecek ke dalam lokasi dan berhasil membawa 24 orang calon PMI ke Mapolda Lampung. Setelah dilakukan penelusuran, polisi berupaya mengungkap dugaan terjadinya aktivitas pemberangkatan calon PMI ilegal (non prosedural).

Dugaan sementara, Lampung hanya dijadikan tempat transit untuk medical. Kemudian calon PMI dibawa ke wilayah Jawa maupun Jakarta sebelum diberangkatkan. 

Polres Pemalang Ungkap Kasus Perdagangan Orang, Telan Korban Ratusan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali terungkap. Kali ini diungkap oleh jajaran Polres Pemalang dengan korban mencapai 447 orang. Pengungkapan kasus bermula dari musibah tenggelamnya sebuah kapal Tiongkok pada 16 Mei 2023.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyebut peristiwa tenggelamnya kapal tersebut ternyata banyak memakan korban anak buah kapal (ABK) Indonesia ilegal. Polisi telah mengamankan seorang tersangka berinisial AI, selaku direktur utama sebuah perusahaan yang merekrut dan mengumpulkan calon tenaga kerja ABK untuk dikirim ke luar negeri 

Dalam aksinya itu, tersangka tidak memiliki surat izin penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Modus yang dilakukan pelaku dengan merekrut, mengumpulkan, dan mengirimkan calon tenaga kerja ABK ke luar negeri dalam kurun waktu dua tahun lebih. Sejak Mei 2021 hingga Juni 2023 

Tersangka juga memungut biaya dari para korbannya sebesar Rp5 juta rupiah per orang. Total keuntungan yang didapat mencapai kurang lebih Rp2 miliar 

Kasus TPPO Meningkat, Jokowi Perintah Menkopolhukam untuk Ditangani

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian khusus pemerintah. Banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban mafia penyalur migran ilegal membuat kepolisian akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah korban TPPO mengalami kenaikan drastis sejak 2019. Pada 2019, tercatat sebanyak 226 orang menjadi korban. Tiga tahun berselang, jumlah korban naik dua kali lipat menjadi 41 orang.

Anak di bawah umur menjadi korban yang paling banyak dengan presentase 50,92 persen. Disusul dengan korban wanita sebanyak 46,24 persen, dan laki-laki sebanyak 2,89 persen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kasus ini segera diselesaikan.

"Ini akan segera rapat untuk koordinasi melakukan langkah-langkah khusus yang diminta oleh presiden," ujar Mahfud, Rabu, 7 Juni 2023.

Kapolri Resmi Bentuk Satgas TPPO

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Satgas tersebut di bawah koordinasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Kapolri meminta Satgas TPPO segera ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian di daerah-daerah. Nantinya satgas akan dibentuk di setiap polda dan berada di bawah naungan Bareskrim Polri, serta dikepalai oleh Wakapolda masing-masing daerah.

Satgas ini bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia. Kapolri memastikan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. “Serta ditindaklanjuti di setiap Polda membentuk Satgasda TPPO dipimpin Wakapolda,” tutur Sandi.

Lebih lanjut, dalam struktur Sigit Kepala Korps Binmas, Irjen Hary Sudwijanto sebagai Wakil Kepala Satgas TPPO. Sigit juga menugaskan Kadiv Humas Polri untuk melakukan monitoring media terkait perkembangan kasus TPPO.

Penunjukan Sandi bertujuan untuk memberikan transparansi dan menjaga informasi yang akurat terkait penanganan TPPO kepada masyarakat. “Humas memonitor hasil pemetaan dan pengungkapan TPPO baik oleh Satgas pusat dan daerah, serta memitigasi informasi tersebut kepada teman-teman media,” beber Sandi.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Penegasan itu ia sampaikan menyusul perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani persoalan tersebut dengan cepat.

Polisi Bongkar Sindikat Perdangan Orang di Pemalang dengan Korban Ratusan Orang

Polri Buru Jaringan TPPO Myanmar Lewat Analisis PPATK

Polresta Cilacap Bongkar Kasus TPPO, Korban Capai 165 Orang

Polresta Cilacap membongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi mencarikan pekerjaan untuk para korbannya. Dalam kasus ini polisi menangkap dua orang pelaku. 

Polisi menangkap dua orang pria berinisial T (43) warga Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dan S (51) warga Desa Babakanjaya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Keduanya merekrut warga dan menjanjikan pekerjaan ke luar negeri. Padahal, keduanya tidak memiliki izin resmi menyalurkan pekerjaan tersebut.  

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi menjelaskan pelaku menarik biaya dan memperdaya 165 korban mulai dari Rp5 juta hingga Rp30 juta. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp2,5 miliar, namun setelah mereka membayar dan mendapat pelatihan, para korban tidak kunjung berangkat. 

Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp15 miliar. 

Anggota Polisi yang Tak Serius Tindak Sindikat TPPO Bakal Disanksi

Kapolri Instruksikan Setiap Polda Bentuk Satgas TPPO

Wakabareskrim Pimpin Satgas TPPO Polri

Mahfud MD: Dalam Waktu Setahun 1.900 Jenazah TPPO Kembali ke Indonesia

Maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu hal yang dibahas dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyampaikan bahwa kasus TPPO di Indonesia harus segera dituntaskan. 

Mahfud menerangkan, dalam waktu satu tahun hampir 1.900 kantong jenazah kembali ke Indonesia, karena kasus TPPO.

"Tadi pak Benny Rhamdani melapor ke presiden, pada satu tahun saja mayat yang pulang karena TPPO mencapai 1.900 orang lebih," jelas Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud juga mengatakan, khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT) per Januari-Mei mencapai 55 jenazah yang dipulangkan ke Indonesia. 

"Khusus di NTT saja, sejak Januari hingga Mei sudah mencapai 55 orang." ucap Mahfud MD.

Berantas Perdagangan Orang, Negara Diminta Hadir

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Gerak Cepat Tangani TPPO

Dalam ratas mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023 siang, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mengambil langkah cepat guna mencegah dan memberantas TPPO. 

Dalam kesempatan yang sama , Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia yang meninggal akibat TPPO telah mencapai 1.900 orang. 

Sementara itu, pada Rabu 31 Mei 2023 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya segera menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait penanganan kasus TPPO, serta menegaskan bahwa para pelaku TPPO akan dihukum berat.

Janji Kapolri: Tindak Tegas Pelaku Perdagangan Orang

Kapolri Sebut 5 Juta PMI Ilegal Berpotensi jadi Korban Perdagangan Manusia

Jadi Korban Perdagangan Orang, 1.900 PMI Ilegal Meninggal dalam Setahun

Perintah Presiden ke Kapolri: Tindak Tegas Pembeking Perdagangan Orang