Polda DIY Ungkap 17 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia

Konferensi pers kasus dugaan TPPO. (Metrotvnews.com/ Ahmad Mustaqim)

Polda DIY Ungkap 17 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia

Ahmad Mustaqim • 20 November 2026 23:38

Yogyakarta: Belasan warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi tentara bayaran Rusia untuk terlibat dalam perang melawan Ukraina. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut setidaknya 17 WNI telah direkrut menjadi kombatan atau pejuang sekaligus korban tindak pidana pedagangan orang (TPPO). 

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, AKBP Sandityo Mahardika mengatakan kasus itu diungkap setelah aparat menangkap sosok KRF, 27, di wilayah Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. KRF yang merupakan warga Ciamis, Jawa Barat, ditahan sejak 17 November 2026.

"KRF ini menjadi pihak yang merekrut dan penghubung calon kombatan asal Indonesia dengan agen di Rusia," kata Sandityo di Yogyakarta pada Jumat, 20 November 2026. 


Ia mengatakan KRF menawari WNI menjadi kombatan sejenis komponen cadangan (komcad), versi Indonesia. KRF beroperasi memanfaatkan media sosial dengan sasaran WNI dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. 

Dalam kurun Juli hingga November 2026, KRF diduga telah membantu memberangkatkan sedikitnya 17 WNI ke Rusia. Mereka berasal dari sejumlah daerah, antara lain Banten, Cirebon, Jakarta, Kalimantan, dan Yogyakarta. 

Dari setiap orang yang berhasil direkrut dan diberangkatkan, KRF disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp18 juta. "Ada 17 orang ini kurang lebih sudah berada di Rusia, lama waktu tergantung atau bulan apa mereka berangkat," ujar Sandityo.

Penjabat Sementara Kepala Satreskrim Polresta Yogyakarta, AKP Wahyu Aji Wibowo, mengatakan KRF sempat berencana berangkat ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran pada 2025. Namun, rencana itu batal karena KRF merasa belum siap secara mental.

Meski demikian, KRF tetap menjalin komunikasi dengan sejumlah agen di Rusia. Jaringan tersebut dimanfaatkan untuk merekrut WNI lain yang tertarik bergabung sebagai kombatan.

"Dia (KRF) ini sebetulnya dulunya akan berangkat (menjadi tentara bayaran), tapi karena mungkin mentalnya kurang, dia takut, balik dan masih ada komunikasi dengan agen-agen yang di sana. Maka ketika di Facebook ataupun di halaman media sosial yang orang Indo tertarik, dijapri sama dia terus nanti akhirnya dihubungkan ke agen di Rusia," jelas Wahyu.

Perekrutan tersebut terungkap melalui patroli siber yang dilakukan kepolisian. KRF mengaku menjanjikan kontrak senilai sekitar Rp500 juta dan gaji bulanan Rp50 juta kepada calon kombatan.

Setelah menyelesaikan administrasi, para WNI diberangkatkan ke Rusia menggunakan visa wisata dengan transit di Malaysia atau Singapura. Setibanya di Rusia, mereka langsung menuju lokasi penempatan tanpa lebih dulu mendapat pelatihan atau pembekalan perang.


Ilustrasi tentara Rusia. Foto: dok. Antara. 


Dalam pengungkapan kasus tersebut, Wahyu menunjukkan salinan percakapan WhatsApp antara KRF dan sejumlah WNI yang direkrut. Percakapan itu mengungkap bahwa beberapa WNI telah tiba di lokasi penempatan, bahkan ada yang disebut sudah terlibat dalam pertempuran.

Meski demikian, polisi belum dapat memastikan kondisi terkini seluruh WNI tersebut. Komunikasi melalui WhatsApp masih berlangsung, tetapi belum ada kepastian mengenai keberadaan dan keselamatan mereka.

"Kalau untuk kondisi saat ini kita enggak tahu. Tapi kalau udah sampai sana dia pasti ngabarin. (Lapor) ini aku udah sampai sini, udah dijemput sama sini, terus aku udah pakai seragam, kayak gitu," ucap Wahyu.

Polda DIY selanjutnya berencana berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menentukan langkah penanganan terhadap 17 WNI tersebut. Koordinasi juga dilakukan sebagai upaya mitigasi agar tidak ada lagi warga Indonesia yang menjadi korban perekrutan serupa.

Sementara itu, KRF telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPO. Ia dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. KRF terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VI.

(Silvana Febiari)