Presiden Jokowi Kembali Kumpulkan Ketum Parpol, Masih Cawe-Cawe Urusan Pilpres 2024?

Meski belakangan dikritik kerap cawe-cawe urusan capres-cawapres, Presiden Joko Widodo malah makin konsisten menunjukkan antusiasmenya dalam urusan Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara musyawarah rakyat (musra) yang digelar Relawan Jokowi. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan akan membisiki partai-partai soal capres-cawapres usulan musra. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga akan kembali mengumpulkan ketua umum partai politik dalam waktu dekat usai menghadiri musra. 

"(Presiden) seharusnya fokus mengurus rakyat di masa akhir jabatannya," kata Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Senin (15/5/2023). 

Menurut Herzaki, bukan tugas Presiden untuk mencari penerusnya. Hal itu seharusnya tugas partai politik dan relawan. 

Sementara Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah framing. 

"Bagi kami Presiden Kokowi tidak cawe-cawe, tapi Presiden Jokowi ingin bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proses politik dan demokrasi," jelas Budi. 

Budi menuturkan bahwa musra yang digelar oleh relawan Projo adalah suara rakyat bukan suara elite. Itu merupakan bentuk tanggung jawab, bukan cawe-cawe. 

"Musyawarah rakyat ini momentum partisipasi sehingga partisipasi sangat diperlukan pada demokrasi," kata Budi. 

Relawan Projo mengaku hanya menyaring nama-nama yang terekam dalam proses musyawarah rakyat yang dilakukan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, hak pencalonan capres adalah wewenang partai politik atau gabungan partai politik.

"Pak Jokowi ingin pemilu berlangsung damai, sejuk, tidak mengumbar politik identitas dan bangsa ini harus maju," imbuhnya. 

Di sisi lain, Analis Politik Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye. Hal tersebut harus ditaati presiden. 

"Problemnya adalah ketika presiden terlalu jauh masuk dalam ruang yang sebenarnya bukan wilayah dia. Kemudian dia berpotensi mencerna itu sebagai sebuah upaya persiden untuk menunjukkan beliau masih ingin menjadi 'king maker' sekaligus menentukan ranah yang sebenarnya yang bukan ranah beliau," jelas Umam. 

Umam menyebut soerang presiden adalah simbol negara. Suatu simbol negara harus memayungi semua elemen kekuatan negara. 

"Rumus pemilu yang terbuka, adil, dan demokratis mensyaratkan hadirnya kekuasaan negara yang netral," ungkap Umam. 

"Jika presiden menunjukkan keberpihakannya, maka hal itu berpotensi menyeret, mempolitisasi terjadinya proses yang tidak dikehendaki," lanjutnya.