Jangan biarkan pekerja yang di PHK berjuang sendirian. Itulah pesan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menyatakan negara harus hadir mendampingi proses transisi tenaga kerja dengan pendekatan yang nyata dan terukur.
Pemerintah memastikan negara hadir memberikan kepastian bagi pekerja. Pada rapat di DPR Senin 5 Mei 2025, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengungkap dalam empat bulan pertama tahun ini ada lebih dari 24.000 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah ini sudah mencapai sepertiga dari total PHK sepanjang 2024, yakni 77.000 orang.
Menaker juga menyampaikan alasan Presiden ingin sistem outsourcing (alih daya) dihapuskan. "Kalau kita lihat, praktik outsourcing memang banyak masalah. Ada orang yang sudah usia 40-50 tahun masih saja di-outsourcing, tanpa ada karir, dengan gaji tetap setara UMP," kata Yassierli, Senin, 5 Mei 2025.
Yassierli juga menyoroti ketimpangan antara isi kontrak dan kenyataan di lapangan. Ia menyebut banyak kasus di mana gaji yang diterima pekerja bahkan tak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam kontrak.
“Bahkan kontraknya UMP, tapi realitasnya (gaji) dibayarnya seperti apa—ini banyak kasus,” tegasnya.
Presiden Prabowo Bakal Bentuk Satgas PHK dan Hapus Outsourcing
Presiden Prabowo Subianto pun telah meminta Kemenaker meninjau kembali sistem ini. Saat ini, pemerintah tengah menyusun peraturan baru untuk memperkuat perlindungan pekerja, termasuk opsi penghapusan
outsourcing secara bertahap. Namun Menaker menegaskan, proses ini masih dalam tahap pengumpulan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha dan serikat
buruh.
Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk
Satgas Mitigasi PHK dan berjanji akan menghapus sistem
outsourcing.
“Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” ucap Presiden dalam pidatonya di Hari Buruh.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga berjanji mencari cara menghapus sistem alih daya (
outsourcing). Meski demikian, presiden meminta buruh untuk realistis dan ikut menjaga kepentingan para investor. Sebab, tanpa adanya investor akan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan.
“Secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi, saudara-saudara, kita juga harus realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” tambahnya.
Dampak dari badai PHK belakangan para pencari kerja berbondong-bondong mendatangi bursa-bursa kerja. Mereka adalah para korban PHK ataupun lulusan baru.
Streaming