Ekonomi Indonesia Semester I 2026 Tumbuh 5,45 Persen, Tertinggi dalam 13 Tahun

Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian membanggakan ekonomi Indonesia dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen dan semester I 2026 sebesar 5,45 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Presiden menyatakan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat menyentuh angka 6 persen pada akhir tahun 2026. Namun, ia menegaskan bahwa angka-angka statistik tersebut bukanlah tujuan akhir dari pemerintahannya.

“Saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya, pertumbuhan dan investasi bukanlah tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” kata Prabowo dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Selasa, 18 Agustus 2026.

Data investasi juga menunjukkan tren positif. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Capaian ini tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan berhasil menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung.

“Seperti yang Bapak Presiden sampaikan bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir, tapi bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan rakyat,” ujar Rosan.
 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara khusus memberikan apresiasi terhadap kinerja manajemen Danantara. Hal ini didasari atas lonjakan dividen BUMN yang naik signifikan dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025, serta diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada akhir tahun ini.

“Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini,” ucap Prabowo.

Senada dengan Presiden, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya pemerataan dalam pembangunan nasional. Ia menyebut program prioritas 2027, mulai dari kedaulatan pangan hingga penurunan kemiskinan, harus menjamin hak rakyat atas pelayanan publik dan kesempatan ekonomi yang adil di seluruh wilayah Indonesia.

“Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional,” ungkap Puan.