Jakarta: Wacana perdamaian Gaza kembali menjadi sorotan global. Menyusul laporan mekanisme baru yang digagas Presiden AS Donald Trump melalui pembentukan dewan khusus elite global untuk menentukan masa depan Gaza.
Dewan yang kerap disebut sebagai Dewan Keamanan Gaza ini dirancang untuk menangani berbagai aspek strategis pascaperang, mulai dari rekonstruksi, stabilitas keamanan, hingga arah pemerintahan wilayah tersebut. Trump dikabarkan mengundang sejumlah tokoh dunia, termasuk mantan kepala negara dan figur berpengaruh internasional, untuk duduk dalam struktur pengambilan keputusan tersebut.
Kursi Permanen Disebut Bertarif Rp16,9 Triliun
Namun, mekanisme ini menuai kontroversi serius setelah beredar informasi bahwa keanggotaan permanen dalam dewan tersebut tidak bersifat gratis. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa satu kursi permanen dihargai hingga 1 miliar dolar AS, atau setara sekitar Rp16,9 triliun. Biaya tersebut diklaim menjadi syarat untuk memiliki suara penuh dan pengaruh jangka panjang dalam penentuan kebijakan Gaza.
Skema ini secara implisit menciptakan stratifikasi kekuasaan, di mana negara atau aktor global yang memiliki kapasitas finansial besar memperoleh posisi dominan, sementara pihak lain hanya berperan sebagai pengamat atau partisipan sementara. Dalam konteks geopolitik, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi dan keadilan proses perdamaian.
Pendukung Trump menilai mekanisme tersebut sebagai pendekatan pragmatis dan realistis untuk mempercepat pembangunan kembali Gaza, terutama di tengah kebuntuan diplomasi internasional yang telah berlangsung lama. Mereka berargumen bahwa pendanaan besar dari aktor global justru dapat mempercepat stabilisasi kawasan.
Sebaliknya, para pengkritik melihat langkah ini sebagai preseden berbahaya. Penentuan masa depan suatu wilayah konflik melalui mekanisme berbasis kemampuan finansial dinilai berpotensi menggerus prinsip kedaulatan, inklusivitas, dan hukum internasional. Kritik pun mengemuka bahwa pendekatan tersebut lebih menyerupai komersialisasi perdamaian ketimbang upaya rekonsiliasi yang adil.
Siapa yang Berhak Menentukan Masa Depan Gaza?
Dengan skema yang menempatkan kekuatan uang sebagai tiket utama pengaruh politik, pertanyaan besar pun muncul: apakah mekanisme ini benar-benar dirancang untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza, atau justru membuka babak baru di mana masa depan suatu wilayah ditentukan oleh siapa yang mampu membayarnya.
Di tengah kompleksitas konflik Timur Tengah, gagasan ini menegaskan satu hal: perdebatan soal Gaza kini tidak lagi semata tentang perang dan damai, tetapi juga tentang siapa yang berhak menentukan masa depan sebuah wilayah yang lama terperangkap konflik.
Jangan lupa saksikan
MTVN Lens lainnya hanya di
Metrotvnews.com.
Streaming