Pemulihan Daya Beli Butuh Banyak Kebijakan, APINDO Dukung Kenaikan PTKP

Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meski demikian, kenaikan PTKP dinilai tidak bisa menjadi satu-satunya kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kenaikan PTKP tetap akan memberikan manfaat, terutama bagi pekerja dan kelompok kelas menengah. Namun, pemerintah perlu melihat persoalan daya beli secara menyeluruh.

Kenaikan PTKP bukan satu-satunya solusi

Shinta mengatakan, penurunan daya beli kelas menengah tidak dapat diatasi hanya dengan satu kebijakan.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat faktor yang menyebabkan kelas menengah mengalami penurunan dan menyiapkan kombinasi kebijakan untuk merespons kondisi tersebut.

"Kita kan mesti melihat secara menyeluruh, masalah yang dihadapi kelas menengah ini apa? Kenapa dia turun? Itu kan menjadi kuncinya. Apa yang kemudian membantu dia? Gak bisa cuma ada satu insentif kemudian ini bisa menaikkan, gak bisa. Ini jadi kombinasi daripada beberapa hal," ujar Shinta di sela acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan Metro TV di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Meski demikian, Shinta menilai kenaikan PTKP tetap menjadi kebijakan yang positif bagi pekerja. Kenaikan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dinilai dapat membantu dari sisi pendapatan pekerja.

"Kalau dengan ada kenaikan PTKP kan berarti akan membantu. Ini kan lebih bantu dari segi pekerjaannya. Karena dengan adanya kenaikan PTKP ini tentunya pajak yang dikenakan dengan nilai yang lebih tinggi. Ini kan sebenarnya tujuannya untuk kelas ini juga. Karena itu kan dinaikin gajinya, pendapatannya," ujar Shinta.

Shinta menambahkan pemulihan daya beli membutuhkan kombinasi kebijakan yang dapat memberikan dampak secara lebih menyeluruh terhadap kondisi kelas menengah.

(Tiaranissa Juliansyah)