Podium MI: Krisis Asap Krisis Empati

ASAP karhutla tahun ini kiranya bukan sekadar bencana ekologis. Ia ujian paling telanjang bagi empati kekuasaan. Pada saat rakyat menghirup udara tak sehat, anak-anak libur sekolah, dan puskesmas penuh sesak pasien ISPA, yang keluar dari mulut sebagian pemimpin kita bukan rencana, bukan penyesalan, bukan pula data. Yang terlontar dari mereka malah lelucon, fatalisme, dan pelarian.

Di tengah kebakaran atau pembakaran di Kalimantan Tengah yang telah melahap belasan ribu hektare hutan dan dan lahan, Gubernur Agustiar Sabran terekam melontarkan seloroh saat membahas pentingnya kebersamaan. "Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi," ucapnya.

Pepatah 'bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh' yang dipelintir menjadi bahan candaan itu kemudian ramai diperbincangkan. Sebagian menganggap guyonan, sebagian lain mempertanyakan kepantasan humor tersebut ketika kebakaran masih menjadi ancaman luar biasa.

Masalahnya bukan sekadar tidak lucu. Masalahnya ialah timing dan kepekaan. Ketika mayoritas karhutla disebut dipicu aktivitas manusia, publik butuh ketegasan penegakan hukum, bukan punchline pernikahan. Candaan di atas penderitaan ialah bentuk komunikasi yang paling miskin kepedulian. Rakyat yang sesak napas tidak butuh komedian. Mereka butuh komandan lapangan yang sigap memimpin pemadaman.

Lebih berbahaya daripada lelucon ialah fatalisme. Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyebut karhutla sebagai takdir, sebagai sistem alam, bahkan, seperti yang beredar luas, sebagai 'sistem dari Tuhan'. Narasi itu persis seperti yang terekam pada penjelasan pejabat di Kalteng bahwa karhutla sebagai takdir. Itu pola pikir yang fatal.

Jika karhutla ialah takdir Tuhan, untuk apa ada anggaran pencegahan, untuk apa ada satgas, ada hukum? Logika 'sistem dari Tuhan' ialah cara paling mudah untuk cuci tangan dari kegagalan sistem manusia. Menyalahkan Tuhan ialah bentuk pengingkaran tanggung jawab konstitusional yang paling licik. Kita memang perlu ikhtiar batin minta hujan, tapi ikhtiar lahirnya jangan diserahkan ke langit.

Komentar Wali Kota Palembang, Sumsel, Ratu Dewa tak kalah kontroversial. Ia secara impulsif menggunakan kata 'enjoy' ketika ditanya mengenai kondisi kesehatannya pada saat kualitas udara di Palembang masuk level berbahaya. ''Kalau saya sih ya, sampai sekarang tidak (terpengaruh), ya, karena mungkin saya enjoy-enjoy saja, terus olahraga masih rutin, tapi banyak yang mengeluh ke saya demikian (sesak napas).''

Terkini, dan mungkin ini yang paling melukai, yakni beredarnya foto Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tengah sarapan di Singapura. Padahal, wilayah Kaltim masih dilanda karhutla. Padahal, warga Kaltim masih tercekik oleh asap. Padahal masyarakat kesulitan beraktivitas. Bagaimana bisa ketika rakyatnya berkutat dengan bencana, si pemimpin bertandang ke mancanegara?

Mereka, para pejabat itu, memang telah mengklarifikasi. Ada pula yang meminta maaf. Ratu Dewa, misalnya, menjelaskan bahwa kata 'enjoy' bukan berarti santai, senang, tidak serius. Ia hanya ingin mengajak seluruh masyarakat tetap tenang. Tidak panik. Ia juga menegaskan komitmennya untuk tetap membantu warga.

Setelah foto pak gubernur viral di media sosial, Pemprov Kaltim gercep, gerak cepat memberikan penjelasan. Katanya, Rudy pergi ke Singapura untuk menjalani medical check up di Rumah Sakit Mount Elizabeth pada Sabtu (10/10). Kepergian itu katanya juga sudah mendapat izin lisan dari Kemendagri. Penjelasan itu mungkin benar secara prosedural, tapi secara moral ia runtuh total.

Pada hari yang sama foto itu beredar, indeks pencemaran udara di Sendawar, Kutai Barat, masuk kategori berbahaya. Gubernur Kaltim sendiri mengakui persoalan karhutla belum usai. Namun, kenapa ia tetap check up di Singapura? Itu bukan soal hak pribadi berobat. Itu soal simbol. Pada saat rakyat diminta bertahan di dalam rumah karena asap, pemimpin justru mempertontonkan ia punya privilese, hak istimewa hingga pergi ke luar negeri.

Komunikasi publik bukan hanya soal kata-kata, melainkan juga soal di mana tubuh berdiri. Itu bukan salah ucap. Bukan pula keliru berperilaku. Itu lebih tepat disebut krisis empati. Empat peristiwa itu tidak bisa dianggap sekadar slip of the tongue. Itu ialah cerminan model kepemimpinan yang memandang karhutla sebagai event musiman, bukan krisis lingkungan dan kemanusiaan. Kalau sudah begitu, solusinya pun musiman: guyonan musiman, doa musiman, dan perjalanan musiman.


Kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Pekanbaru, Riau. Foto: MI/RK.

Padahal bagi warga, itu bukan musim kebakaran hutan. Itu trauma yang berulang. Komunikasi yang sangat buruk di tengah situasi yang buruk ialah bencana kedua. Bencana pertama membakar hutan. Bencana kedua membakar kepercayaan.

Para pejabat itu mungkin tidak bermaksud jahat. Namun, empati tidak diukur dari niat, tetapi dari dampak kata dan laku. Hari ini, dampaknya jelas, rakyat merasa ditinggalkan, ditertawakan, dan disuruh pasrah pada takdir.

Bersatu kita teguh? Ya, tapi teguh menjaga lisan, menjaga empati, dan menjaga agar pemimpin tetap berada di tengah rakyatnya. Bukan di atas panggung lelucon, di balik dalil takdir, atau di ruang tunggu berudara sejuk rumah sakit luar negeri.