Menko PMK Pastikan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono terus memastikan kehadiran negara dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas. 

"Kita ingin tidak hanya sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi memulihkan harapan dan masa depan saudara-saudara kita di Sumatra. Negara akan terus hadir memastikan mereka bisa kembali bangkit,” ujar Sugiono dikutip dari Antara, Selasa, 13 Oktober 2026.

Pernyataan Sugiono itu disampaikan saat bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Memasuki tahap pemulihan yang berpedoman pada Rencana Induk 2026–2028, Menko PMK mendorong penyelarasan program yang solid antara kementerian/lembaga dengan kebutuhan mendesak di daerah.

Bersama Mendagri selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas PRRP Sumatra, fokus diarahkan pada kesiapan pemerintah daerah dalam memfasilitasi lahan relokasi hunian yang aman dan berkepastian hukum.
 

Sejalan dengan penyiapan lahan tersebut, Sugiono juga mengawal eksekusi fisik bersama Kepala BNPB. Saat ini, pembangunan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak Sumatra terus dikebut dengan target 5.000 unit selesai pada 2026, diiringi penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar.

Selain kesiapan lahan dan infrastruktur, Sugiono menyinggung pelaksanaan program pemulihan yang berpacu dengan batas waktu tahun anggaran 2026. Ia menggarisbawahi perlunya jaminan keberlanjutan pendanaan agar eksekusi program lintas kementerian lembaga di lokasi bencana tidak terhenti di tengah jalan akibat transisi menuju 2027.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat penyintas berjuang sendirian hanya karena pergantian tahun anggaran. Sinergi lintas sektor ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan proses pemulihan terus berkesinambungan, berjalan tuntas, dan tidak ada rakyat yang tertinggal,” ungkap Sugiono.


Ilustrasi pembangunan hunian tetap (huntap). Foto: Istimewa.

Di samping penuntasan pemulihan pascabencana Sumatra, Sugiono memfokuskan pertemuan pada langkah penanganan dan antisipasi risiko Karhutla di berbagai wilayah. Kemendagri didorong untuk menginstruksikan jajaran kepala daerah agar memperketat pengawasan di akar rumput.

Instruksi kebijakan di tingkat daerah tersebut berjalan beriringan dengan langkah operasional BNPB di lapangan. Operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus dikerahkan untuk meredam sisa titik api secara nasional.

Sementara itu, menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi pada musim hujan, serta penanganan bencana lain seperti di Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan, Sugiono memastikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan mitigasi yang tengah dilakukan oleh BNPB.

“Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat,” ujar Sugiono.