Zelensky Sebut Siap Lakukan Pemilu Jika Rusia Sepakat Gencatan Senjata 60 hari

Washington: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 11 Oktober 2026 menanggapi komentar kritis dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait pergantian kekuasaan.

Zelensky mengatakan bahwa ia akan menyelenggarakan pemilu di Ukraina jika Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui gencatan senjata selama 60 hari.

"Tolong sampaikan kepada Putin, beri kami waktu dua bulan, 60 hari gencatan senjata total, 60 hari, dan kami akan menyelenggarakan pemilu," ujar Zelensky kepada program This Week di ABC, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin 12 Oktober 2026.

Pada  Sabtu, Trump mengkritik Zelensky karena menyerang kilang minyak Rusia, tepat sehari setelah AS untuk sementara mencabut sanksi terhadap bahan bakar Rusia. Ini adalah sanksi yang sebelumnya dirancang untuk memutus aliran pendapatan Moskow guna mendanai perang di Ukraina.

"Menurut saya, sudah saatnya Ukraina memiliki presiden baru," kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

Menanggapi hal itu, Zelensky mengatakan bahwa "rakyat Ukrainalah yang berhak" memilih pemimpin mereka, seraya mencatat bahwa Putin juga menginginkan perubahan kepemimpinan di Ukraina.

Ia mengatakan bahwa mudah untuk menyalahkan Ukraina atas kenaikan harga bahan bakar, padahal "semua orang di dunia paham bahwa harga-harga naik akibat perang di Timur Tengah."

Sebelumnya pada Minggu, Zelensky menyatakan bahwa Ukraina siap menghentikan serangan terhadap kilang minyak Rusia jika Moskow juga menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dipaparkan Trump pada hari Jumat, Rusia akan segera memasok lebih dari 300.000 metrik ton solar ke pasar AS dan global, yang setara dengan sekitar 2,25 juta barel bahan bakar. AS sendiri mengekspor sekitar 1,5 juta barel solar per hari.

Trump berada di bawah tekanan untuk menurunkan harga bahan bakar yang terus melonjak menjelang pemilihan paruh waktu bulan November, yang akan menentukan apakah Partai Republik yang dipimpinnya dapat mempertahankan kendali atas Kongres AS selama dua tahun terakhir masa jabatannya.

Banyak anggota parlemen, termasuk dari Partai Republik, mengkritik kesepakatan solar tersebut karena dianggap sebagai bentuk imbalan bagi Putin.