KUR Syariah Tembus Rp14,42 Triliun, Jangkau 146 Ribu Debitur

Jakarta: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah mencapai Rp14,42 triliun hingga 30 September 2026. Pembiayaan tersebut menjangkau lebih dari 146 ribu debitur atau setara 64 persen dari target yang ditetapkan.

"KUR syariah juga memperkuat UMKM," kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.

Secara kumulatif sepanjang periode 2015–2026, penyaluran KUR syariah mencapai Rp106 triliun kepada 1,65 juta debitur melalui 18 lembaga penyalur. Lembaga tersebut mencakup bank pembangunan daerah (BPD) dan unit usaha syariah (UUS).

Sementara itu, estimasi indikatif pembiayaan syariah untuk segmen usaha ultra mikro pada semester I 2026 mencapai Rp23,6 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 73 persen dari total pembiayaan PNM berbasis akad syariah.

Adapun pembiayaan perbankan syariah tercatat mencapai Rp748 triliun per Agustus 2026, tumbuh 11,6 persen secara tahunan. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih sebesar 7,44 persen.

Untuk memperluas akses keuangan syariah, pemerintah menetapkan empat fokus kebijakan, yakni perluasan KUR syariah, pembukaan rekening syariah, pengembangan layanan keuangan syariah digital, dan penguatan industri syariah.

Salah satu upaya yang disiapkan adalah pembukaan rekening syariah dengan saldo awal Rp50 ribu. Program tersebut ditujukan bagi warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4. Bank Syariah Indonesia (BSI) disebut sebagai salah satu bank penyalur program.

"Ini langkah nyata untuk mempersempit kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan produk syariah," kata Dradjad.
 

(Ilustrasi KUR. Foto: dok MI)
 

Literasi dan inklusi keuangan syariah jadi tantangan

Pemerintah mengakui peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43,07 persen, sedangkan tingkat inklusinya sebesar 13,24 persen.

"Kita masih punya PR, teman-teman OJK dan teman-teman BI, bahwa inklusi dan literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah," papar Dradjad.

Pemerintah mendorong perluasan akses layanan keuangan agar pemahaman masyarakat terhadap produk syariah dapat diikuti dengan peningkatan penggunaan layanan tersebut.

Selain pembiayaan usaha, Dradjad menilai keuangan syariah berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan dana sosial dan instrumen keuangan hijau.

Estimasi nilai zakat, infak, sedekah, wakaf (ziswaf), dan kurban masyarakat per tahun mencapai Rp343 triliun. Sementara itu, akumulasi wakaf tercatat sebesar Rp4,71 triliun. Penerbitan cash waqf linked sukuk (CWLS) juga mencapai Rp1,47 triliun melalui 15 seri.

Di sektor keuangan hijau, penerbitan green sukuk mencapai USD7,7 miliar di pasar global dan hampir Rp109 triliun di pasar domestik. Dradjad mengatakan pemerintah berencana mengintegrasikan Indeks Zakat Nasional dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran dana sosial.

"Ke depan, kita akan mengintegrasikan Indeks Zakat Nasional dengan DTSEN agar tepat sasaran, sehingga kita bisa lebih mengembangkan wakaf produktif dan memperkuat kapasitas nazir serta tata kelola wakaf," kata Dradjad.