Keberlanjutan Pembangunan Dinilai Membutuhkan Fondasi Regulasi yang Kuat

Jakarta: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya menjaga relevansi konstitusi di tengah perubahan dunia yang semakin cepat. Menurutnya, pembangunan jangka panjang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berpijak pada akuntabilitas demokrasi, serta didukung oleh regulasi yang berkeadilan.

Pesan tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi bersama kalangan akademisi dan perwakilan mahasiswa Indonesia di Melbourne Law School, Australia. Forum yang melibatkan Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS), Melbourne Law School, serta perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia dan PPIA Melbourne Law School ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai geopolitik hingga perubahan iklim.

Ibas mengatakan keberlanjutan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan program pemerintah, tetapi juga menyangkut kemampuan negara menjaga arah pembangunan lintas generasi. Pembangunan berkelanjutan harus mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, seluruh agenda tersebut membutuhkan fondasi hukum dan regulasi yang kuat. Aturan yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak masyarakat, serta memastikan kebijakan publik dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ibas Yudhoyono, regulasi yang kuat bukan berarti menciptakan aturan sebanyak-banyaknya. Regulasi harus dirancang secara proporsional, mudah dipahami, konsisten, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pembangunan jangka panjang membutuhkan kepastian arah, kepastian hukum, dan kepastian kebijakan. Tanpa regulasi yang kuat dan konsisten, keberlanjutan pembangunan akan sulit diwujudkan," ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2026.

Ia menambahkan, aturan yang kuat juga harus disertai lembaga penegak hukum dan institusi negara yang kredibel. Regulasi tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh penegakan hukum yang adil, pengawasan yang berjalan, serta mekanisme evaluasi yang terbuka.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) diskusi bersama kalangan akademisi dan perwakilan mahasiswa Indonesia di Melbourne Law School, Australia. Dok Istimewa.

Regulasi yang Kuat untuk Menjamin Keadilan dan Kepastian

Ibas menegaskan keberlanjutan pembangunan dan akuntabilitas demokrasi harus berjalan dalam kerangka rule of law. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, proses yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang dapat memastikan tidak terjadi penyimpangan.

Regulasi yang kuat harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan. Regulasi juga harus memberikan perlindungan kepada kelompok rentan serta memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok.

Ibas menilai, aturan yang baik harus mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi tetap dapat diperbarui apabila tidak lagi relevan. Karena itu, evaluasi regulasi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang demokratis.

"Strong rules and regulations must not only control power, but also protect people, create certainty, and support sustainable development," ujar Ibas.