Polri Usut Berbagai Kemungkinan di Kasus Penyadapan Presiden

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Polri Usut Berbagai Kemungkinan di Kasus Penyadapan Presiden

Achmad Zulfikar Fazli • 17 November 2026 14:40

Jakarta: Polri terus mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan menyelidiki kemungkinan pihak lain di balik tersangka eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 17 November 2026.

Isir menegaskan Polri sangat serius mengusut kasus ini. Hal ini terlihat dari langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Isir meyakini tim khusus itu akan menelusuri setiap bukti atau indikasi yang mengarah kepada kemungkinan ada tersangka lain.
 



Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan, mulai dari pemberian perintah, persetujuan, penerusan instruksi, hingga penghapusan data hasil penyadapan.

Listyo Sigit diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. Listyo juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.

Sementara itu, Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021-Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.

Slamet Uliandi juga diduga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo.

Kemudian, tersangka Eko Hadi yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kabag Mon pada 5 Desember 2024-7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Listyo. Kemudian, memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Terakhir, tersangka Ahrie Sonta yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025-1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Ahrie Sonta diduga melaporkan hasil penyadapan tersebut kepada Listyo dan memerintahkan seorang petinggi Polri, TK, untuk melakukan surveillance.

(Achmad Zulfikar Fazli)