BNPB: 2.397 Bencana Sepanjang 2026 Didominasi Karhutla dan Banjir

Kepala BNPB Kristomei Sianturi. Foto: Antara.

BNPB: 2.397 Bencana Sepanjang 2026 Didominasi Karhutla dan Banjir

Anggi Tondi Martaon • 19 November 2026 23:23

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.397 kejadian bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan dasarian kedua November 2026. Bencana didominasi khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan bahwa dari total kejadian tersebut, terdapat 1.096 kasus karhutla. Kemudian disusul sebanyak 647 kejadian banjir.

"Sepanjang tahun 2026 ini, walaupun belum berakhir, kita sudah ada kurang lebih 2.397 bencana di seluruh Indonesia, didominasi oleh delapan jenis bencana yang enam di antaranya bencana hidrometeorologi dan dua bencana geologi," kata Kristomei dikutip dari Antara, Kamis, 19 November 2026.
 


Kristomei menilai, pola bencana hidrometeorologi di Indonesia sejatinya dapat diprediksi secara akurat. Sebab, siklus pergantian musim kemarau dan musim hujan terjadi setiap tahunnya.

"Padahal musim di Indonesia itu sudah bisa kita tebak kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Artinya tidak ada yang tidak bisa diprediksi dengan dua musim yang ada di Indonesia, tinggal bagaimana cara kita bersiap diri," ungkap Kristomei.

Ia menjelaskan bahwa memasuki bulan November 2026 berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah di bagian utara garis khatulistiwa seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memasuki musim hujan sehingga mulai dilanda bencana hidrometeorologi basah berupa banjir - tanah longsor atau angin kencang.


Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto: MGN Network.

Sementara itu, sejumlah wilayah di bagian selatan khatulistiwa seperti Papua Selatan masih berada dalam periode kemarau dan kekeringan, bahkan masih ditemukan kejadian kebakaran lahan.

Menghadapi karakteristik ancaman bencana yang berulang tersebut, Kristomei menegaskan tiga prinsip utama penanganan bencana yang harus diperkuat, yakni kecepatan respons karena setiap keterlambatan berisiko menambah kerugian jiwa maupun harta benda, integrasi seluruh kekuatan mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah.

(Anggi Tondi)