Pelanggaran di PSU Masih Ditemukan, Pengawasan Harus Diperketat

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan perlu ada perbaikan kinerja penyelenggara dan pengawasan ketat terhadap pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Pasalnya, masih ditemukan kecurangan.

“Pengawasan terhadap PSU mutlak diperlukan karena beberapa alasan. Pertama, pilkada serentak terbukti sarat akan kecurangan,” kata anggota ICW, Seira Tamara Herlambang dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Rabu, 16 April 2025.

Seira menjelaskan, pelaksanaan PSU seharusnya dapat memperbaiki penyelenggaraan pilkada yang sarat pelanggaran dan kecurangan. Namun, pelanggaran dan kecurangan masih rentan terjadi dalam pelaksanaan PSU. 

“Contohnya, pada PSU di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dan PSU di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terdapat dugaan politik uang untuk memobilisasi dukungan di dua wilayah tersebut,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Bawaslu Temukan Pelanggaran Kecil Saat Tinjau PSU di Parigi Moutong

Selain itu, Seira mengungkapkan bahwa pengawasan PSU tergolong lemah, dalam permohonan perselisihan sengketa Pilkada, pelanggaran politik uang banyak didalilkan. 

“Ini menyiratkan bahwa pengawasan oleh Bawaslu tidak berjalan maksimal,” sebut dia. 

Seira juga menyoroti persoalan inkompetensi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelenggara pemilu itu dinilai lalai dalam memverifikasi syarat pencalonan Pilkada. 

“Ini berkontribusi terhadap banyaknya masalah dalam Pilkada 2024. Kelalaian itu juga berakibat dengan maraknya PSU,” ujar dia.