Putin Tuntut Ukraina Serahkan Donbas, Tolak NATO dan Pasukan Barat

Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin menuntut agar Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbas, membatalkan ambisi bergabung dengan NATO, tetap bersikap netral, dan tidak mengizinkan kehadiran pasukan Barat di wilayahnya. Tuntutan itu diungkapkan oleh tiga sumber yang mengetahui langsung arah pembicaraan di lingkaran elite Kremlin.

Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu di Anchorage, Alaska, Jumat, dalam KTT Rusia-AS pertama dalam lebih dari empat tahun. Pertemuan berlangsung selama tiga jam secara tertutup, dengan sebagian besar pembahasan difokuskan pada kemungkinan kompromi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun.

Setelah pertemuan, Putin hanya mengatakan bahwa diskusi tersebut diharapkan membuka jalan bagi perdamaian di Ukraina, tanpa merinci syarat-syarat yang diajukan. Trump juga tidak menyebut detail, meskipun ia menegaskan ingin dikenang sebagai “presiden pembawa damai.”

Dalam laporan Reuters dan dikutip Channel News Asia, Jumat, 22 Agustus 2025, sumber-sumber di Moskow menyebutkan bahwa Putin kini melunak dibandingkan tuntutan pada Juni 2024, ketika Rusia menginginkan Ukraina menyerahkan empat provinsi sekaligus: Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Kini, Putin hanya menekankan agar Ukraina menarik diri sepenuhnya dari Donbas (Donetsk dan Luhansk).

Sebagai imbalannya, Rusia bersedia membekukan garis depan saat ini di Zaporizhzhia dan Kherson, tanpa menuntut kendali penuh. Bahkan Moskow disebut siap mengembalikan sebagian wilayah kecil di Kharkiv, Sumy, dan Dnipropetrovsk yang masih dikuasainya.

Namun, kompromi itu tetap disertai syarat berat: Ukraina harus menggugurkan niat bergabung dengan NATO, menerima pembatasan militer, serta menandatangani kesepakatan hukum yang melarang penempatan pasukan Barat di wilayahnya, termasuk pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, Putin ingin jaminan tertulis dari NATO bahwa aliansi tidak akan memperluas keanggotaannya lebih jauh ke timur.

Kyiv Tegas Menolak

Pemerintah Ukraina hingga kini belum memberikan komentar resmi terkait bocoran usulan damai itu. Namun Presiden Volodymyr Zelensky sudah berulang kali menolak ide penyerahan wilayah.

“Jika hanya berbicara soal menarik diri dari timur, kami tidak bisa melakukannya. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, karena Donbas adalah benteng pertahanan utama kami,” kata Zelensky kepada wartawan.

Zelenskyy juga menegaskan bahwa keanggotaan NATO adalah tujuan strategis yang sudah tertulis dalam konstitusi. “Itu bukan keputusan Rusia. Ukraina berhak menentukan jalannya sendiri,” tambahnya.

Trump, yang kini kembali berkuasa di Washington, menegaskan bahwa ia ingin mengakhiri “pertumpahan darah” di Ukraina dan sedang menyiapkan pertemuan langsung antara Putin dan Zelensky, yang rencananya akan diikuti KTT trilateral Rusia–Ukraina–AS.

“Saya percaya Vladimir Putin ingin perang ini berakhir. Saya yakin kita bisa menyelesaikannya,” ujar Trump di Gedung Putih berdampingan dengan Zelensky.

Meski demikian, para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman menyatakan skeptis. Mereka menilai sulit mempercayai niat Rusia mengingat sejarah panjang invasi, aneksasi Krimea pada 2014, dan perluasan operasi militer sejak 2022.

Analis kebijakan Rusia di RAND Corporation, Samuel Charap, menilai tuntutan Putin agar Ukraina menarik diri dari Donbas tetap mustahil dipenuhi Kyiv, baik secara politik maupun strategis. “Keterbukaan pada perdamaian dengan syarat yang sama sekali tidak dapat diterima pihak lain bisa jadi hanya pertunjukan untuk Trump, bukan tanda kesiapan kompromi nyata,” katanya.

Antara perang atau perdamaian

Saat ini, Rusia menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina, setara luas negara bagian Ohio di AS. Sumber-sumber di Moskow menilai usulan terbaru Putin adalah kesempatan terbaik untuk perdamaian sejak perang dimulai pada Februari 2022.

“Putin siap untuk perdamaian, untuk kompromi. Itulah pesan yang disampaikan kepada Trump,” kata salah satu sumber.

Namun mereka juga memperingatkan, bila Ukraina menolak menyerahkan Donbas, maka perang akan berlanjut. Ketidakpastian juga menyelimuti apakah AS atau komunitas internasional bersedia mengakui wilayah Ukraina yang kini dikuasai Rusia.

Diskusi kemungkinan format perjanjian juga terbuka, mulai dari kesepakatan trilateral Rusia–Ukraina–AS yang disahkan Dewan Keamanan PBB, hingga kembali ke kerangka Perjanjian Istanbul 2022 yang sempat gagal.

Seorang sumber di Kremlin menutup dengan kalimat lugas: “Ada dua pilihan: perang atau perdamaian. Jika tidak ada perdamaian, maka akan ada lebih banyak perang.”