Executive Director Next Indonesia, Christiantoko. Dok. Istimewa
Achmad Zulfikar Fazli • 21 October 2025 19:24
Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menginjak usia satu tahun. Selama setahun ini, Presiden Prabowo dinilai sangat serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Salah satu bukti keseriusan itu, yakni dengan adanya penyerahan uang sitaan kasus dugaan korupsi CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan senilai Rp13,2 triliun.
“Korupsi ini berusaha untuk dilakukan atau diberantas,” kata Executive Director Next Indonesia, Christiantoko, dalam acara Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics, di Lounge Katadata Indonesia, Plaza Blok M, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Oktober 2025.
Dia menyoroti pernyataan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan itu. Menurut dia, perlu dilihat komitmen Prabowo dalam membuktikan pernyataannya itu.
“Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. (Tapi) kita tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” kata dia.
Dia juga menilai pemerintah dalam setahun pertama tengah berupaya mengatasi kebocoran keuangan negara.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, berpandangan pemerintah perlu mengefektifkan birokrasi di masa pemerintahan setelah berjalan satu tahun ini. Terlebih, saat ini terdapat banyak pemecahan.
“Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi,” kata dia.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Geram Praktik Korupsi Masih Terjadi |
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia menekankan tidak boleh ada lagi pihak yang kebal hukum.
"Kita bertekad tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki, tidak ada nomor untouchable, tidak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.
Prabowo mengungkapkan pemerintah berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran negara yang sebelumnya rawan korupsi untuk dialokasikan ke program-program pro rakyat.
"Kemudian kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat," jelas Prabowo.