Presiden Prabowo Geram Praktik Korupsi Masih Terjadi

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto geram lantaran perilaku korupsi masih terjadi di Indonesia. Menurutnya tindakan tersebut amat merugikan masyarakat dan negara. Apalagi jika korupsi itu berasal dari kekayaan alam di dalam negeri yang semestinya dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. 

Hal itu diungkapkan seusai menyaksikan penyerahan dana pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya senilai Rp13,255 triliun oleh Jaksa Agung ke Menteri Keuangan. 

"Ini saya ibaratkan arti dari uang yang nyaris hilang, dan ini baru satu sektor, kelapa sawit. Dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini bumi dan air milik bangsa Indonesia," kata Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

"Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya, menurut saya, sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan, atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya?" tegas Prabowo.

Kepala Negara mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara tersebut. Namun dia juga meminta agar Kejaksaan terus bekerja lebih keras lantaran masih banyak yang harus dikejar dan dipulihkan.

Salah satunya ialah di sektor pertambangan. Prabowo menyatakan, kerugian negara dari sektor tersebut berpotensi lebih besar dari yang tampak dan telah dideteksi. "Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun, kalau tidak ratusan triliun," tutur Prabowo.

Ilustrasi. Metrotvnews.com

Salah satu yang berhasil diungkap adalah kerugian negara dari sektor pertambangan terkait timah di Bangka Belitung. Kepala Negara juga beberapa waktu lalu berkunjung ke sana dan menyaksikan penyerahan aset dari pengungkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Kerugian negara dari tambang timah di Bangka Belitung itu, kata Prabowo, diperkirakan sebesar Rp40 triliun setahun. Sementara praktik lancung tersebut diyakini telah berlangsung selama 20 tahun.

"Ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan Rp30 atau Rp40 triliun, katakan lah kita ambil angka rendahnya, Rp20 triliun, lembaga internasional pun sudah mengkaji, sekitar USD3 miliar setahun kerugiannya, kalau dikali 20 tahun itu ya Rp800 triliun. Apa yang bisa kita bangun, negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?" tutur Prabowo. 

"Ilegal tambang, ilegal komoditas-komoditas lainnya. Dengan segala bentuk, cara, dan modusnya, ada under invoicing, over invoicing, intinya miss invoicing, yaitu penipuan, nipu ke bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU," lanjutnya. 

Kepala Negara turut mengingatkan agar aparat penegak hukum untuk mengedepankan integritasnya. Jangan sampai justru aparat hukum berkelindan di dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara. 

"Berbuat lah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta, apalagi didapatkan dengan cara mengorbankan rakyat kita, itu adalah harta yang haram, rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapa pun dan keluarganya. Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah, iman, lemah akhlak, melakukan tindakan, dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita," pungkas Prabowo.