Mesir dan Qatar Tegaskan Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina

Kairo: Mesir dan Qatar, pada Kamis, 28 Agustus, berjanji untuk menentang keras setiap upaya pemindahan paksa warga Palestina. Pernyataan ini disampaikan setelah perdana menteri kedua negara bertemu di New Alamein, pesisir Mediterania, Mesir.

Sebuah pernyataan kabinet menyebut, bahwa Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly serta mitranya dari Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, menegaskan kembali penolakan tegas terhadap usulan untuk memindahkan penduduk Gaza. Keduanya menekankan, koordinasi dengan AS untuk mengamankan gencatan senjata segera dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

Mesir mendorong rencana rekonstruksi Gaza senilai USD53 miliar, yang telah diadopsi oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Maret. Proyek lima tahunyang ditolak oleh Israel dan AS ini bertujuan untuk membangun kembali Gaza tanpa memindahkan penduduknya.

Israel mempromosikan skenario terkait rencana Presiden AS, Donald Trump, untuk memindahkan warga Palestina ke negara-negara tetangga. Proposal tersebut telah ditolak oleh Mesir, Yordania, dan aktor regional lainnya.

Pembicaraan ini terjadi di tengah mediasi yang diperbaharui untuk gencatan senjata Gaza.

Pada 18 Agustus, kelompok perlawan Palestina, Hamas, menerima proposal gencata senjata dari para mediator. Media Israel menyatakan, proposal tersebut mencerminkan rencana utusan AS, Steve Witkoff untuk menukar 10 tawanan dan 18 jenazah dengan gencatan senjata 60 hari dan perundingan untuk mengakhiri perang.

Laporan menyebutkan, pasukan Israel dapat dipindahkan di dekat perbatasan untuk memfasilitasi bantuan. Sementara itu, Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk membebaskan semua tawanan dengan imbalan penghentian perang, penarikan pasukan Israel, dan pembebasan tahanan Palestina.

Israel memperkirakan 50 sandera masih berada di Gaza, termasuk 20 yang masih hidup, sementara kelompok hak asasi melaporkan lebih dari 10.800 warga Palestina ditahan di penjara Israel, yang mengalami penyiksaan, kelaparan, dan kelalaian medis.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, belum menanggapi proposal gencata senjata tersebut. Sebaliknya, ia memerintahkan pasukannya untuk mempercepat rencana menduduki kota Gaza, langkah yang memicu peringatan internasional akan konsekuensi bencana bagi warga Palestina.

Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer ini telah menghancurkan wilayah tersebut yang saat ini menghadapi bencana kelaparan.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ), mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.

(Kelvin Yurcel)