Diduga Diretas, Video AI Trump dan Musk Tayang di Kantor Pemerintah AS

Washington: Para pegawai federal di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat (HUD) dihadapkan pada kejadian tak biasa saat memulai hari mereka. Sebuah video kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan mantan Presiden Donald Trump dengan gestur aneh terhadap Elon Musk tiba-tiba muncul di seluruh layar televisi di kantor tersebut.

Melansir dari TRT World, Selasa, 25 Februari 2025, video berdurasi singkat itu menampilkan Trump dalam posisi berlutut di depan Musk, yang tampak bersandar dengan kaki terbuka.

Di bagian atas layar, terpampang tulisan "Long Live the Real King.” Cuplikan ini diputar secara berulang di seluruh kantor HUD, termasuk di kafetaria, sebelum akhirnya dihapus oleh pihak berwenang.

Banyak pihak meyakini bahwa video tersebut muncul akibat aksi peretasan, mengingat detail yang tidak wajar dalam gambar, seperti kedua kaki Musk yang tampak sebagai kaki kiri.

Juru bicara HUD, Kasey Lovett, mengonfirmasi bahwa video tersebut memang sempat tayang di televisi internal kantor. 

"Ini adalah bentuk lain dari pemborosan pajak dan sumber daya," ujar Lovett, sembari menambahkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat.

Meskipun video telah dihapus dari sistem HUD, cuplikannya dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial seperti BlueSky dan X, yang dimiliki Musk.

Seorang pegawai federal yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Wired bahwa staf HUD terpaksa mematikan televisi satu per satu secara manual untuk menghentikan tayangan tersebut.

Insiden ini diduga berkaitan dengan unggahan resmi Gedung Putih minggu lalu yang menampilkan Trump dengan mahkota di kepalanya dan dijuluki sebagai "Raja".

Kebijakan Musk Memicu Kontroversi

Di tengah kontroversi ini, Elon Musk yang kini menjabat sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan AS memicu reaksi keras setelah mengeluarkan kebijakan baru terkait tenaga kerja federal.

Musk menyatakan bahwa seluruh pegawai pemerintah harus memberikan laporan tentang kontribusi mereka terhadap pemerintahan atau menghadapi risiko pemecatan. Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump memintanya untuk lebih agresif dalam memangkas pengeluaran negara.

Sebagai pendonor utama Trump sekaligus orang terkaya di dunia, Musk telah memimpin upaya pengurangan drastis jumlah pegawai pemerintah.

Namun, kebijakan tersebut mendapat tentangan dari berbagai lembaga penting AS seperti FBI, Departemen Luar Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Pentagon. Lembaga-lembaga ini telah menginstruksikan staf mereka untuk tidak patuh terhadap kebijakan Musk.

Sejumlah anggota parlemen dari kedua partai menilai bahwa kebijakan ini mungkin melanggar hukum, sementara serikat pekerja federal tengah mempertimbangkan gugatan hukum.

Selama bulan pertama masa jabatan kedua Trump, ribuan pegawai federal dilaporkan telah kehilangan pekerjaan, baik melalui pemecatan langsung maupun skema "pengunduran diri tertunda."

Meski belum ada angka resmi terkait jumlah pasti pegawai yang terkena dampak, laporan menunjukkan bahwa ribuan lainnya bersiap meninggalkan jabatan mereka dalam waktu dekat.

NPR melaporkan bahwa Kantor Perencanaan dan Pengembangan Komunitas di HUD akan mengalami pengurangan staf sebesar 84 persen—persentase tertinggi di antara seluruh divisi di lembaga tersebut. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Gedung Putih Tegaskan Email Ultimatum Elon Musk Bersifat 'Sukarela'