Hamas Tegaskan Siap untuk Berunding Lagi Demi Gencatan Senjata Permanen

Gaza: Kelompok pejuang Palestina, Hamas siap untuk terlibat dalam putaran baru dan serius perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen. Khalil al-Hayya, kepala Hamas di Gaza dan kepala negosiator kelompok itu, mengatakan bahwa kontak dengan mediator masih berlangsung.

Dalam pidato yang direkam, al-Hayya mengatakan bahwa Hamas “tidak menolak usulan terbaru oleh (utusan Timur Tengah AS Steve) Witkoff, tetapi malah menawarkan beberapa pengamatan dan perbaikan.”

“Amandemen yang diusulkan oleh Hamas dimaksudkan untuk memastikan pendudukan (Israel) tidak kembali ke pengkhianatan, pembunuhan, serangan atau pemindahan paksa dan untuk menjamin masuknya bantuan dan pertolongan yang bermartabat kepada rakyat kami,” kata Al-Hayya, seperti dikutip Anadolu, Jumat 6 Juni 2025.

Ia juga mengumumkan bahwa kelompok tersebut siap untuk segera menyerahkan pemerintahan di Gaza kepada badan Palestina yang profesional dan disetujui secara nasional.

“Kami terus bekerja dengan semua pihak untuk mencapai kesepakatan berdasarkan sikap tegas yang berkomitmen pada hak-hak dasar dan tuntutan rakyat kami, yang mengarah pada gencatan senjata permanen, penarikan penuh pendudukan dari seluruh Jalur Gaza, bantuan kemanusiaan yang mendesak, dan diakhirinya blokade,” tegas Al-Hayya.

Bagi Al-Hayya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi hambatan utama untuk mencapai kesepakatan, dengan mengatakan Netanyahu “tidak ingin mengakhiri perang, karena motif pribadi dan ideologis.”

Al-Hayya menekankan bahwa Hamas telah menunjukkan fleksibilitas dan sikap positif terhadap berbagai proposal.

“Kami menerima sebagian besar tawaran sejak agresi dimulai kembali pada bulan Maret, termasuk proposal mediator akhir Maret yang menyerukan penyerahan lima tawanan dan memasuki fase kedua perjanjian Januari, tetapi pendudukan menolaknya,” kata Al-Hayya.

“Setelah itu, kami menyampaikan visi kami untuk kesepakatan komprehensif yang mencakup pembebasan semua tawanan dengan imbalan berakhirnya perang, tetapi pendudukan juga menolak usulan itu,” imbuh Al-Hayya.

Sebagai isyarat niat baik, Al-Hayya mengatakan kelompok itu membebaskan tentara Israel-Amerika Edan Alexander.

Ia mencatat bahwa “seminggu yang lalu, Witkoff menyampaikan usulan yang menyerukan pembebasan 10 tawanan hidup dan 18 jenazah selama periode 7 hari, tetapi tidak ada jaminan terhadap dimulainya kembali pertempuran pada hari kedelapan. Bahkan, Netanyahu sendiri menyatakan niatnya untuk melanjutkan perang setelah membebaskan para tawanan.”

Al-Hayya menekankan bahwa Israel bersikeras mempertahankan kendali penuh atas bantuan kemanusiaan melalui mekanisme militer yang ditolak oleh organisasi internasional sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Israel tidak akan melanjutkan pembantaiannya bahkan terhadap mereka yang hanya mencari makanan untuk bertahan hidup seperti yang terlihat baru-baru ini di Rafah tanpa dukungan militer dan politik yang berkelanjutan, yang terbaru adalah veto AS di Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi yang menuntut diakhirinya blokade dan masuknya bantuan segera ke Gaza,” tambah Al-Hayya.

AS sebelumnya memveto empat rancangan resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata mendesak di Gaza -,pada Oktober 2023, Desember 2023, Februari 2024 dan November 2024,-sementara abstain dalam pemungutan suara pada rancangan resolusi lainnya.

Israel, yang menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, telah melakukan serangan genosida di Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan lebih dari 54.600 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Badan-badan bantuan telah memperingatkan tentang risiko kelaparan di antara lebih dari 2 juta penduduk daerah kantong itu.???????

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas kejahatan perangnya terhadap warga sipil di daerah kantung itu.