100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, 5 Menteri Dapat Rapor Buruk

Jakarta: Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengeluarkan hasil evaluasi terkait rapor kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari kepemimpinannya. Dari hasil evaluasi tersebut, ada lima menteri di Kabinet Merah Putih yang mendapat penilaian terburuk.

Menteri yang dinilai publik memiliki kinerja buruk, yakni Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Dilansir dari data rapor yang dikeluarkan CELIOS, Natalius mendapat nilai terburuk dengan -113 poin. Kemudian, Budi Arie mendapat nilai -61 poin, Bahlil dengan nilai -41 poin, Raja Juli dengan nilai -36 poin, dan Yandri dengan nilai -28 poin.

"Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan," tulis data CELIOS yang dilansir pada Rabu, 22 Januari 2025.

CELIOS juga memotret menteri-menteri yang layak dirombak atau reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Hasilnya, Raja Juli Antoni paling banyak dipilih untuk di-reshuffle dengan 56 poin. Lalu, Budi Arie juga dinilai layak di-reshuffle dengan 48 poin, Bahlil dipilih 46 poin, Natalius Pigai 41 poin, dan Yandri 26 poin.

Publik juga menyoroti sejumlah menteri yang selama 100 hari sejak dilantik belum terlihat bekerja maksimal. Mereka ialah Raja Juli Antoni dengan 9,47 poin, Natalius Pigai 8,42 poin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi 8,42 poin, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko 8,42 poin, dan Budi Arie 8,42 poin.
 

Baca Juga:  Semua Anak Buah Prabowo Patuh dengan LHKPN, Menteri Terkaya Asetnya Mencapai Rp5 T

Metodologi penilaian kinerja 100 hari Kabinet Prabowo-Gibran menggunakan survei berbasis expert judgment. Panel juri terdiri dari para jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dari beragam media massa baik elektronik, dan cetak.

Setiap panelis memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Keberagaman panelis memastikan penilaian mencakup berbagai perspektif.

Kemudian, setiap panelis memberikan peringkat kepada tiga menteri terbaik berdasarkan kinerja mereka dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Proses ini memastikan penilaian yang adil dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan, dan tata kelola anggaran.

Menteri yang dipilih sebagai yang terbaik mendapat tiga poin, yang kedua dua poin, dan menteri ketiga mendapatkan satu poin. Poin menteri terbaik tersebut kemudian dikurangi jumlahnya dengan pilihan tiga menteri terburuk. Estimasi ini dilakukan secara berjenjang untuk memastikan konsistensi dan keandalan data yang diberikan.

Studi ini menjaring respon dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari desk berbeda diantaranya desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan ham, serta energi dan lingkungan. Validitas isi (content validity) maupun validitas konstruk (construct validity) dilakukan pada awal studi untuk memastikan pertanyaan benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Setelah data terkumpul, pemeriksaan konsistensi jawaban dilakukan untuk mendeteksi pola atau outlier.