TKDN Disebut Banyak Masalah yang Justru Bikin Industri Lokal Rugi

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai implementasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di lapangan belum berjalan optimal. Serta, masih menyisakan persoalan yang merugikan industri lokal.

Dia menyoroti peran pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai salah satu titik krusial dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam banyak kasus, Redma menuding PPK justru melakukan praktik yang melemahkan efektivitas kebijakan TKDN dengan membuka akses impor.

"Di lapangan, masih banyak intrik-intrik yang dilakukan oleh PPK bersama para pedagang terkait celah impor," ungkap Redma kepada Media Indonesia, Selasa, 13 Mei 2025.

Redma mencontohkan ada PPK yang sengaja menutup akses langsung produsen ke pasar pemerintah. Mereka menyusun spesifikasi teknis barang dengan perbedaan untuk membuat produk dalam negeri tidak dapat memenuhi syarat. Akibatnya, produk lokal tersingkir, meskipun kualitasnya memadai.
 

Baca juga: TKDN Minimal 25% Cuma 'Syarat', Indonesia Masih Dikepung Banjir Impor

(Ilustrasi produk impor dari Tiongkok. Foto: Unsplash)
 

Celah regulasi dan lemahnya kontrol

Selain itu, ketum APSyFI menuturkan dalam sejumlah proses lelang atau tender, pemenangnya justru berasal dari perusahaan dagang (trading) yang tidak memproduksi barangnya sendiri. Bahkan, ada yang hanya mengandalkan produk impor, meskipun ada produk sejenis yang dibuat di dalam negeri.

"Para trader luar negeri masih leluasa masuk karena celah regulasi dan lemahnya kontrol di lapangan," beber dia.

Redma menegaskan tantangan terbesar dalam implementasi TKDN adalah lemahnya pengawasan. Dengan banyaknya PPK yang tersebar di berbagai BUMN dan pemerintah daerah, pengawasan yang konsisten dan efektif menjadi sulit dilakukan.

Menurutnya, yang dibutuhkan pelaku industri  bukan sekadar penambahan aturan, tetapi pengawasan yang ketat. "Jika pengawasan diperketat dan pelanggaran ditindak secara tegas, kami yakin TKDN 25 persen sudah cukup untuk membendung dominasi impor," tutur Redma.