Kepala BPOM Inisiasi Pengembangan Obat Herbal via Kolaborasi WHO IRCH

Jakarta: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional melalui pengembangan obat bahan alam atau fitofarmaka. Demi mendorong langkah tersebut, BPOM telah menetapkan kerangka kerja kolaborasi akademisi-bisnis-pemerintah (ABG) sebagai pendekatan strategis untuk memperkuat penelitian dan pengembangan obat herbal.

Sebagai salah satu langkah besar untuk menegaskan komitmen tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 16th Annual Meeting of the World Health Organization-International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (WHO IRCH) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam perhelatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan peran kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan tersebut sangat besar dan menguntungkan untuk saling menguatkan sistem pengawasan dan membuka pasar.

"The 16th WHO-IRCH Annual Meeting merupakan momen strategis untuk Indonesia memainkan peran sentral termasuk juga memperkenalkan obat herbal/jamu Indonesia di mata dunia. Kehadiran Anda di sini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat regulasi obat-obatan herbal," kata Taruna Ikrar di sela-sela acara pembukaan The 16th Annual Meeting of the WHO IRCH, dikutip Rabu, 22 Oktober 2025.

Di Indonesia, pengembangan obat herbal terus bergulir cepat. BPOM telah menetapkan kerangka kerja kolaborasi akademisi-bisnis-pemerintah sebagai pendekatan strategis untuk memperkuat penelitian dan pengembangan obat herbal. Akademisi, sebagai pusat inovasi berkontribusi dengan menghasilkan gagasan penelitian dan memajukan pengembangan produk. Sektor bisnis memainkan peran kunci dalam menyediakan pendanaan dan memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan.


Ilustrasi. Foto: Freepik
 

 

Peluang besar industri obat herbal

"Kami (BPOM) menyediakan regulasi dan pedoman untuk memastikan kepatuhan terhadap keamanan, khasiat, dan mutu. BPOM juga terus mendorong integrasi obat tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional," terang Kepala BPOM.

Dia meyakini jika masyarakat semakin proaktif dalam menjaga kesehatan, maka permintaan akan produk herbal berkualitas tinggi, aman, dan efektif tumbuh pesat. Hal ini menghadirkan peluang yang sangat besar, sekaligus tantangan regulasi yang signifikan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara pun sendirian.

Indonesia sebagai mega biodiversity di dunia memiliki sejarah panjang pengobatan herbal. Dengan lebih dari 30 ribu jenis tumbuhan yang tercatat, sekitar 9.600 di antaranya diketahui memiliki khasiat obat dan menjadi bahan utama ramuan jamu. Para peneliti telah menemukan bukti sejak 31 ribu tahun lalu, amputasi bedah telah dipraktikkan di Kalimantan. Diyakini, obat-obatan herbal digunakan untuk mendukung proses penyembuhan, mencegah infeksi, dan memberikan efek anestesi.

Namun, jumlah produk obat herbal yang terdaftar di BPOM masih terbatas. Meskipun lebih dari 18 ribu obat herbal/jamu telah terdaftar, jumlah obat herbal terstandar (OHT) dan fitofarmaka masih sangat rendah, hanya 71 OHT dan 20 produk fitofarmaka. Hal ini menunjukkan potensi keanekaragaman hayati herbal Indonesia yang kaya masih memiliki peluang luas untuk dieksplorasi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai tuan rumah forum yang dihadiri 58 peserta dari 24 negara anggota WHO IRCH, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperlihatkan kemajuan nyata dalam riset, regulasi, dan hilirisasi obat bahan alam, termasuk fitofarmaka. Menurut Prof. Taruna, kolaborasi antara BPOM, WHO, dan pelaku industri farmasi merupakan langkah konkret untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan obat berbasis biodiversitas di dunia.