Menko Polkam Beberkan Penanganan Karhutla dan Perdagangan Orang

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini sebagai tindaklanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Kita berharap, dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai Zero Karhutla dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan yang baik. Karena Karhutla tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di kawasan," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Budi menjelaskan meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun sudah mulai ada beberapa titik hotspot di beberapa daerah. Diprediksi, puncaknya Juni hingga September 2025.

Budi memerincio daerah rawan. Yakni, di Gorontalo, Riau, NTT, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimatan Selatan, Kalimatan Tengah, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan.
 

Baca: Kapolri Paparkan Persiapan dan Kesiapan Pengamanan Lebaran 2025 ke Menko Polkam

"Sehingga pemerintah sudah mulai menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi bencana di musim kemarau, yaitu kebakaran hutan dan lahan," bebernya.

Sedangkan melalui Satgas TPPO, pemerintah menargetkan semua kasus terkait pekerja migran dapat tertangani dengan baik. Tercatat pada 2024, lebih dari 40.000 kasus terkait pekerja migran, termasuk eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal.

"Secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan efektifnya penanganan kasus pekerja migran dari hulu hingga hilir," tandasnya.